Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

K2BPT Papua Barat Konsolidasikan Persatuan, Tekan Pemerintah Hadirkan Pembangunan Nyata dan Transparan di Pegunungan Tengah

MANOKWARI, TOMEI.ID | Kerukunan Keluarga Besar Pegunungan Tengah (K2BPT) Papua Barat menegaskan komitmen memperkuat persatuan…

4 jam ago

Gubernur Papua Salurkan Bantuan Banjir ke Jayapura, Tegaskan Komitmen Pemulihan dan Dukungan Penuh bagi Warga Terdampak

JAYAPURA, TOMEI.ID | Gubernur Provinsi Papua, Matius D. Fakhiri, menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Kabupaten…

4 jam ago

TPID Papua Tengah Tancap Gas Kendalikan Harga Pangan, Intan Jaya Jadi Titik Tekanan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, bergerak cepat merespons lonjakan harga pangan dengan…

5 jam ago

Gubernur Papua Tengah Tutup Musrenbang Otsus dan RKPD 2027, Tegaskan Pembangunan Harus Berbasis Hasil dan Pro-Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, melalui Sekretaris Daerah, Silwanus Sumule, secara resmi menutup Musyawarah…

5 jam ago

Deklarasi CDOB Kabupaten Mamberamo Hulu Menggema, Masyarakat Suku Mek Desak Pemekaran Demi Pelayanan dan Kesejahteraan

SENTANI, TOMEI.ID | Aspirasi masyarakat Suku Mek resmi dikukuhkan melalui Deklarasi Pembentukan Calon Daerah Otonomi…

5 jam ago

Fraksi NasDem Papua Pegunungan Soroti Kejanggalan LKPJ 2025, Desak Perencanaan Berbasis Data dan Pro-Rakyat

WAMENA, TOMEI.ID | Fraksi Partai NasDem DPR Papua Pegunungan menyoroti sejumlah kejanggalan dalam Laporan Keterangan…

5 jam ago