Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Eka Kristina Dogomo Perempuan Mee Pertama Jabat Kasi Pidsus Kajari Nabire

NABIRE, TOMEI.ID | Kejaksaan Negeri Nabire mencatat sejarah baru dengan dilantiknya Eka Kristina Dogomo, S.H.,…

2 jam ago

DPRK Dogiyai: Buku “Tragedi Dogiyai Berdarah” Jadi Suara Hati Rakyat, Desak Penegakan Keadilan

NABIRE, TOMEI.ID | Anggota DPRK Dogiyai, Yohanes Degei, menegaskan peluncuran buku “Tragedi Dogiyai Berdarah 31 Maret…

5 jam ago

TPNPB Klaim Penembakan Dua Kapal di Perbatasan Yahukimo–Asmat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menyatakan bertanggung jawab atas penembakan…

9 jam ago

KNPI Desak Lima Kabupaten Segera Lantik DPRK, Soroti Keterlambatan dan Kepastian Hukum

WAMENA, TOMEI.ID | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Pegunungan mendesak…

9 jam ago

PMKRI Manokwari Perkuat Kaderisasi Lewat POF dan Raker, Tegaskan Arah Gerak Progresif dan Berintegritas

MANOKWARI, TOMEI.ID | PerhimpunMahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Manokwari Sanctus Thomas Villanova menggelar Pekan…

9 jam ago

Buku “Tragedi Dogiyai Berdarah” akan Diluncurkan di Nabire, Dorong Pengungkapan Kasus 9 Korban Jiwa

NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Rakyat Pap(SRP) Dogiyai akan meluncurkan buku berjudul “Tragedi Dogiyai Berdarah 31…

10 jam ago