Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

919 Aparatur Resmi Menjadi PNS, Gubernur Meki Nawipa Tekankan Disiplin dan Profesionalisme

NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 919 aparatur resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan…

8 jam ago

Lameck Dowansiba: Noken Bukan Sekadar Tas, tetapi Simbol Harga Diri Orang Papua

MANOKWARI, TOMEI.ID | Anggota DPD RI asal Papua Barat, Lameck Dowansiba, menegaskan noken bukan sekadar…

9 jam ago

Pemprov Papua Pegunungan Perkuat Kapasitas UMKM Lewat Pelatihan Pembukuan Digital

WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah…

9 jam ago

Kepala BPPKAD Papua Tengah: SP2D Online dan KKPD Perkuat Tata Kelola Keuangan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah,…

9 jam ago

Gubernur Meki Nawipa Luncurkan SIPD RI Berbasis SP2D Online dan KKPD, Percepat Digitalisasi Keuangan Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik…

10 jam ago

Pemprov Papua Tengah Perkuat Sinergi dengan Polri untuk Jaga Stabilitas dan Percepat Pembangunan

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara…

10 jam ago