Berita

Forkopimda Paniai Bahas Penambahan Militer, DPRK Ingatkan Jangan Tambah Luka Rakyat

PANIAI, TOMEI.ID | Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Paniai menggelar rapat di Kantor Bupati, Senin (29/9/2025) sore, untuk membahas situasi penambahan pos dan personel militer di wilayah tersebut. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah ketegangan sekaligus memperdalam trauma masyarakat.

Dalam forum yang dihadiri pejabat daerah, Dandim TNI, Kapolres Paniai, serta unsur DPRD, Wakil Ketua Komisi A DPRK Paniai, Melianus Yatipai, menyampaikan kritik keras terhadap pola pendekatan keamanan yang ditempuh negara. Ia menegaskan, masyarakat Paniai tidak membutuhkan tambahan pos militer, melainkan pembangunan nyata di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Sejarah sudah mencatat luka rakyat Papua sejak 1969, 1980, hingga peristiwa 8 Desember 2014 dan 15 Desember 2015. Semua itu meninggalkan trauma mendalam. Jangan tambah luka baru. Hentikan kekerasan terhadap rakyat Paniai,” tegas Yatipai.

Menurutnya, kehadiran pasukan dalam jumlah besar hanya menambah rasa takut warga. Aparat, katanya, harus memahami adat serta menghargai kebiasaan masyarakat Paniai sehingga pendekatan lebih manusiawi, bukan represif.

“Kami DPRD menegaskan: tidak boleh ada penambahan militer di Paniai. Yang sudah ada cukup. TNI-Polri harus beradaptasi dengan masyarakat, bukan sewenang-wenang melakukan kekerasan. Ingat, kalian datang sebagai tamu di tanah ini. Harus tahu diri,” ujarnya.

Selain itu, Yatipai juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengulang kegagalan masa lalu yang hanya menebar janji tanpa realisasi. Ia menilai rakyat sudah terlalu lama menunggu pelayanan dasar yang layak.

“Kami minta kepada pemerintah eksekutif jangan sibuk operasi keamanan. Yang dibutuhkan rakyat kita adalah sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang baik. Itu yang utama,” tegasnya.

Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya memberi rasa aman, bukan justru menjadi sumber persoalan di lapangan.

“Tugas TNI-Polri adalah memberi rasa aman. Jangan sampai justru jadi sumber masalah,” pungkas Yatipai. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Peringatan Hari HAM di Jayapura: Suara Rakyat Papua, Kritik Komnas HAM atas Operasi Militer

JAYAPURA, TOMEI.ID | Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, Rabu (10/12/2025), diwarnai aksi unjuk…

14 jam ago

Peran Krusial Tokoh Agama dalam Layanan Kesehatan Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menghelat pelatihan keluarga sehat dan peran serta…

14 jam ago

10 Tuntutan Strategis KNPB Sorong Raya Peringati Hari HAM Internasional

SORONG, TOMEI.ID | Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah…

15 jam ago

Hari HAM di Jayapura: Mahasiswa Papua Tuntut Referendum, Soroti 103 Ribu Pengungsi Internal

JAYAPURA, TOMEI.ID | Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada Rabu (10/12/2025) di Jayapura…

15 jam ago

Pemkab Puncak Jaya Gelar Pasar Murah untuk Tekan Inflasi Jelang Natal 2025

MULIA, TOMEI.ID | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Puncak Jaya melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan…

15 jam ago

Hari HAM Internasional, KNPB Sorong Raya Gelar Aksi “Darurat HAM di Papua”

SORONG, TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Sorong Raya bersama KNPB wilayah Maybrat…

16 jam ago