Forum Kebangsaan Papua Tengah Serahkan Aspirasi Keamanan dan Investasi kepada DPRPT

NABIRE, TOMEI.ID | Forum Gabungan Organisasi Kebangsaan Republik Indonesia di Papua Tengah mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) untuk menyerahkan aspirasi terkait keamanan daerah, penegakan hukum, dan arah pembangunan investasi di Papua Tengah, Selasa (25/11/2025).

Rombongan dipimpin oleh Ketua Bakorwil Forum Kader Bela Negara RI Papua Tengah, Samuel Sauwyar, dengan melibatkan sejumlah organisasi, antara lain Forum Barisan Merah Putih Papua, Forum Kader Bela Negara, Barisan Pemuda Merah Putih, Forum Peduli Masyarakat Adat Pakai, serta Aliansi Pemuda Papua.

Forum tersebut menyampaikan empat poin aspirasi utama, yakni mendukung TNI/Polri dalam penegakan hukum terhadap kelompok separatis di Papua Tengah, mendukung proses hukum terhadap empat tapol dari kelompok NRFPB, mendukung investasi di Papua Tengah dengan tetap menghormati dan melindungi masyarakat adat, serta meminta Komnas HAM RI dan Kemenkumham menjaga netralitas dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di Papua, khususnya Papua Tengah.

Dalam penyampaiannya, Samuel Sauwyar menegaskan bahwa sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, negara berkewajiban melindungi seluruh rakyat. Ia menilai kehadiran TNI/Polri harus menjadi sumber rasa aman bagi masyarakat.

Aspirasi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPRPT, Jhon Gobai. Ia menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi secara tertib dan menegaskan bahwa enam kabupaten di Papua Tengah masih berada dalam situasi konflik yang cukup besar. Namun, sebagai daerah otonomi baru, Papua Tengah membutuhkan percepatan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, bukan kekerasan.

“Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terpenting adalah kesejahteraan dan pembangunan,” ujar Jhon Gobai.

Terkait investasi, Gobai menegaskan bahwa pemerintah mendukung masuknya investor, namun pelaksanaannya harus menjamin ketenangan dan keamanan masyarakat. Masyarakat adat wajib dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk hak menerima atau menolak rencana investasi berdasarkan informasi yang lengkap mengenai dampak positif maupun negatif.

Gobai juga menyoroti pentingnya peran Komnas HAM RI agar bekerja secara profesional dan objektif. Gobai berharap seluruh pihak mengarahkan energi pada percepatan pembangunan dan stabilitas daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. [*].