FPM Papua Tengah Desak Pemerintah Segera Bertindak Dugaan Penyanderaan 9 Warga di Jila

NABIRE, TOMEI.ID | Forum Peduli Masyarakat (FPM) Papua Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan DPR Papua Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memastikan keselamatan sembilan warga sipil yang diduga disandera di Distrik Jila, Kabupaten Mimika.

Desakan tersebut disampaikan FPM Papua Tengah melalui aksi damai di Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Pepera, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Senin (24/8/2026). 

Massa meminta pemerintah tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut dan segera memastikan kondisi serta keselamatan warga yang dilaporkan berada dalam situasi tersebut.

Pimpinan orasi FPM Papua Tengah, Jeri Etigai Muyapa, mengatakan persoalan tersebut harus segera ditangani pemerintah daerah hingga tingkat provinsi bersama DPR Papua Tengah.

“Kepada seluruh pihak, baik pemerintah daerah hingga provinsi dan juga DPR daerah hingga provinsi, tolong selesaikan masalah kemanusiaan ini. Masyarakat berhak hidup di atas tanah ini dengan aman dan damai,” ujar Jeri kepada wartawan di lokasi aksi.

Menurut Jeri, keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap penanganan persoalan keamanan di wilayah Papua Tengah. 

Karena itu, FPM meminta pemerintah mengambil langkah cepat, tegas, dan terukur untuk memastikan kondisi sembilan warga yang disebut berasal dari Distrik Jila tersebut.

FPM Papua Tengah juga mendesak Pemprov Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Mimika turun langsung ke lapangan untuk memastikan informasi mengenai kondisi sembilan warga tersebut sekaligus mengupayakan langkah penyelamatan dengan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil.

Selain pemerintah daerah, FPM meminta DPR Papua Tengah segera menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan membangun koordinasi bersama pemerintah dan aparat keamanan guna mencari langkah penyelesaian yang tidak semakin membahayakan warga.

Dalam pernyataan sikapnya, FPM mengecam segala bentuk kekerasan dan penyanderaan terhadap masyarakat sipil. FPM juga menyoroti perlindungan terhadap kelompok sipil yang menjalankan pelayanan publik di Papua, termasuk tenaga kesehatan, tenaga pendidik, dan pilot.

FPM menegaskan warga sipil tidak boleh ditempatkan sebagai korban dalam konflik maupun kepentingan politik. 

Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah memastikan sembilan warga yang disebut berada dalam ancaman tersebut dapat segera mendapatkan perlindungan dan keselamatan.

Jeri mengatakan penanganan persoalan di Jila harus diarahkan pada penyelesaian masalah kemanusiaan dan perlindungan masyarakat, bukan memperbesar ketegangan di tengah warga.

“Kami berharap persoalan ini segera ditangani agar masyarakat dapat kembali merasa aman dan situasi kemanusiaan di Jila tidak semakin memburuk,” ujarnya.

Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat dari delapan orang. Massa tiba sekitar pukul 09.00 WIT dengan membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan perlindungan serta keselamatan masyarakat sipil di Tanah Papua.

Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan FPM Papua Tengah menyerahkan pernyataan sikap kepada pihak DPR Papua Tengah. Mereka meminta aspirasi tersebut segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret untuk memastikan keselamatan warga sipil di Distrik Jila. [*].