Gas Percepatan Data ASN! BKPSDM Papua Tengah Genjot Validasi, Pangkat, dan Layanan Digital

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua Tengah melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bergerak cepat mempercepat peremajaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai fondasi utama reformasi layanan kepegawaian.

Komitmen percepatan ini ditegaskan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepegawaian sebagai upaya strategis memperkuat sistem, validasi data, dan pelayanan ASN yang digelar di Nabire, Senin (13/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula BKPSDM Papua Tengah, Jalan Sisingamangaraja, kawasan Bandara Lama Nabire, dibuka langsung oleh Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, sebagai penegasan komitmen penataan sistem administrasi ASN yang lebih akurat dan terintegrasi.

Sebanyak 60 peserta dari 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terlibat dalam kegiatan ini. Hadir pula jajaran pejabat teknis, mulai dari Sekretaris BKPSDM hingga para kepala bidang yang menangani pengadaan, pemberhentian, sistem informasi ASN, mutasi, dan promosi.

Dalam arahannya, Denci Meri Nawipa menegaskan bahwa validasi dan pembenahan data ASN bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan kunci utama peningkatan kualitas layanan kepegawaian di Papua Tengah secara menyeluruh.

Ia menekankan, penataan data di tingkat provinsi akan berdampak langsung pada sinkronisasi di delapan kabupaten, sehingga pelayanan terhadap ASN dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan terukur.

“Seluruh pengelola kepegawaian harus bergerak bersama membenahi data ASN. Ketika data provinsi tertata, maka daerah akan lebih mudah menyesuaikan. Pelayanan harus dilakukan dengan hati, tetapi juga dengan sistem yang kuat,” tegasnya.

Berdasarkan data terbaru, jumlah ASN di Provinsi Papua Tengah mencapai sekitar 2.300 orang. Namun, per Februari 2026, sekitar 25 persen ASN masih berstatus kepegawaian daerah asal kabupaten. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam proses administrasi, khususnya pada layanan kenaikan pangkat dan pemberhentian ASN di tingkat provinsi.

Di tengah tantangan tersebut, Papua Tengah tetap menunjukkan capaian signifikan. Per 27 Februari 2025, provinsi ini berhasil menempati peringkat kedua dengan tingkat disparitas data terkecil di wilayah kerja Kantor Regional IX Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jayapura.

Tidak hanya itu, Papua Tengah juga mencatat prestasi sebagai peringkat pertama dalam pelaporan penginputan aplikasi E-Kinerja tahun 2025 di wilayah yang sama—sebuah indikator kuat meningkatnya disiplin dan integrasi sistem kepegawaian berbasis digital.

Menegaskan capaian tersebut, Denci Meri Nawipa kembali mengingatkan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh pengelola kepegawaian di OPD, sehingga Bimtek harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memperdalam pemahaman terhadap sistem dan aplikasi yang digunakan.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Sistem Informasi ASN BKPSDM Papua Tengah, Natalion Patoding, menjelaskan bahwa Bimtek ini dirancang sebagai ruang penguatan kapasitas teknis sekaligus solusi atas berbagai persoalan administrasi yang selama ini dihadapi OPD.

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya fokus pada peremajaan data, tetapi juga mempercepat proses usulan kenaikan pangkat dan pemberhentian ASN melalui pemanfaatan sistem digital yang telah disiapkan.

“Melalui aplikasi layanan ini, pengelola kepegawaian tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BKPSDM. Seluruh proses dapat dilakukan secara daring, lebih cepat, efisien, dan terukur,” jelas Natalion Patoding.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diharapkan menjadi titik akselerasi implementasi kebijakan Satu Data ASN di Papua Tengah, sekaligus memperkuat tata kelola kepegawaian yang terintegrasi, transparan, dan berbasis sistem di seluruh OPD.

Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan arah reformasi birokrasi yang tidak lagi bertumpu pada prosedur manual, melainkan pada akurasi data, kecepatan layanan, dan konsistensi sistem sebagai fondasi pelayanan publik yang modern. [*].