Gubernur Meki Ajak Semua Pihak Wujudkan Pemerintahan Bersih hingga Tingkat Desa

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kampung atau desa.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan Sosialisasi Jaga Desa, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dan Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang diselenggarakan di Nabire, Kamis (24/7/2025).

baca juga : TP PKK Pusat Kunker ke Nabire, Nurhaidah : Kehormatan Besar

Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepolisian Daerah Papua Tengah, sebagai upaya preventif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

“Gerakan budaya anti korupsi harus terus kita galakkan. Masyarakat harus tahu apa itu korupsi dan gratifikasi. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Gubernur Meki dalam sambutannya.

baca juga : Gubernur Meki Ajak Dukung Program TP PKK Bangun Generasi Emas Papua Tengah

Gubernur menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan oleh aparat penegak hukum semata, tetapi membutuhkan kesadaran kolektif dari seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, kepala kampung, hingga masyarakat akar rumput.

Program Jaga Desa yang disosialisasikan dalam kegiatan ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023, yang mendorong Kejaksaan RI untuk membangun kesadaran hukum masyarakat desa dalam rangka mencegah penyalahgunaan dana desa.

“Pemerintahan yang bersih dimulai dari desa. Dana desa harus dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Jangan ada celah bagi praktik korupsi,” tegasnya.

Selain pencegahan korupsi, Gubernur Meki juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko keuangan negara dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, risiko kerugian keuangan negara harus diantisipasi sedini mungkin melalui sistem pengawasan internal yang kuat, transparansi anggaran, dan pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

“Mitigasi risiko penting untuk menjaga stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan kelancaran proyek-proyek pembangunan,” katanya.

Gubernur berharap kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun Papua Tengah sebagai provinsi yang menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan.

“Mari kita teguhkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, dimulai dari desa sebagai fondasi utama pembangunan daerah,” pungkas Gubernur Meki Nawipa.

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Papua Tengah, Ketua MRP Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah, Danrem 173/PVB, Kapolda Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Komandan Lanal Nabire, para bupati se-Papua Tengah, serta seluruh inspektur dan sekretaris daerah dari kabupaten/kota di wilayah provinsi.[*].