NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa memfasilitasi sejumlah Kepala Daerah di Papua dan Papua Barat menemui Menteri Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian PU, diikuti Bupati Manokwari, Waropen, Asmat, Nabire, Pegunungan Bintang, Mimika, Puncak Jaya, dan Paniai.
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur di masing-masing wilayah, mulai dari kebutuhan dasar hingga konektivitas antarwilayah.
Fokus pembahasan meliputi pembangunan irigasi untuk mendukung kawasan lumbung ternak, peningkatan kualitas jalan nasional dan penghubung antar kabupaten, pembangunan jembatan strategis, serta penyediaan fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi, RSUD, pasar, bandara, pelabuhan, dan jaringan listrik.
Menanggapi hal itu, Menteri PU, Dody Hanggodo menegaskan bahwa pihaknya telah mencatat seluruh usulan secara komprehensif dan akan menjadikannya sebagai bagian dari prioritas nasional.
“Kami telah mencatat dengan cermat usulan yang disampaikan, baik terkait konektivitas wilayah, layanan dasar, hingga infrastruktur pendukung strategis. Ini semua merupakan prioritas kami,” ujar Menteri Dody.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas semangat kolaborasi yang ditunjukkan oleh Gubernur Papua Tengah dan para kepala daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
“Kami sangat berterima kasih atas kunjungan dan aspirasi yang disampaikan. Kementerian PU siap bergerak cepat untuk merealisasikan usulan tersebut agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas perhatian dan respons cepat terhadap kebutuhan pembangunan di Papua.
“Kami sangat mengapresiasi Menteri Pekerjaan Umum beserta jajaran yang telah menerima kami dengan baik. Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi mewujudkan pembangunan yang merata di Papua dan Indonesia secara keseluruhan,” ungkap Gubernur Nawipa.
Pembahasan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan di wilayah timur Indonesia. [*]
