Gubernur Meki Nawipa Resmi Kukuhkan Kriso Wandi Sihaan Jadi Kepala BPKP Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa resmi mengukuhkan, Kriso Wandi Sihaan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah.

Acara pengukuhan berlangsung di Aula Kantor Gubernur di Jalan Merdeka, Nabire, Kamis 19 Maret 2025.

Diketahui, pengukuhan  BPKP dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan jalannya pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Gubernur Meki Nawipa menyampaikan terima kasih atas kehadiran BPKP di Provinsi Papua Tengah untuk meningkatkan akuntabikitas Pemerintah Daerah di wilayah pemerintahnnya.

Menurut Gubernur Meki, pergantian pimpinan organisasi merupakan siklus yang alami dalam sistem organisasi pemerintahan. Sehingga diingatkan jabatan yang diberikan patut disyukuri, dijaga dan diimbangi dengan prestasi, kejujuran dan keiklasan dalam kerja.

“Karena dalam rangka menciptakan tatanan keperintahan yang baik, diperlukan adanya penempatan aparatur yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintah, sehingga dengan adanya promosi dan alih tugas serta pergantian posisi jabatan struktur adalah suatau hal yang biasa dan wajar,“ujar Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa.

Gubernur menegaskan peran pengawasan dari BPKP  masih sangat dibutuhkan dalam mengawal sasaran strategis pembangunan Pemprov Papua Tengah periode yang baru 2029-2029. 

“Karena banyak agenda prioritas pembanguna daerah yang harus dilaksanakan, seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan prevalensi stunting, pengemvangan potensi daerah, pengendalian inflasi daerah, dan peningkatan ketahanan pangan, dimana sangat membutuhkan pengelolaan yang baik harus didukung dengan akuntabikitas yang memadai,“katanya.

DOB dengan pimpinan definitif, pemerintah provinsi membutuhkan kerjasama dan peran BPKP untuk melakukan pembinaan untuk  perbaikan tata kelola pemerintah daerah, seperti penyelenggara SPIP dan penerapan manajemen resiko, pengendalian korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja daerah, peningkatan kapabilitas APIP serta perbaikan governance system.

Gubernur Meki Nawipa mengharapkan agar BPKP dapat segera berkordinasi dengan semua mitra kerja di Provinsi Papua Tengah. 

Turut hadir Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Beserta Jajaran, Forkopimda Provinsi Papua Tengah, Ketua DPR Papua Tengah, Kapoldq Papua Tengah, LO Kejati Papua Tengah, Kabinda Papua Tengah, Anggota Badan Pengarah Papua (BPK) Papua Tengah, Kepala BPK RI Provinsi Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, para Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Papua Tengah, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Papua Tengah. [*].