Berita

Temui Massa Aksi, Gubernur Meki: Pengangkatan CPNS Kode R Harus Lewat Jalur Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa, menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 dengan Kode R harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai prosedur nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menemui massa CPNS Kode R yang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Menurut Gubernur, kewenangan pengangkatan CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

baca juga : Pemprov Papua Tengah Dukung Operasi Patuh Noken 2025 di Nabire

“Kamu demo dari pagi sampai matahari terbenam, tidak bisa dapat. Karena yang menentukan status PNS itu negara, bukan gubernur. Jalurnya harus audiensi resmi ke DPR Provinsi. DPR akan panggil BKD, lalu dibentuk Pansus untuk lanjut ke KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan terhormat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, CPNS Kode R adalah anak negeri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika birokrasi.

“Kamu pemilik negeri ini. Jangan mengemis di jalan. Sekarang pulang dan susun surat resmi ke DPR. Jangan pakai demo-demo lagi. Sekolah tinggi tapi cara bertindak tidak mencerminkan itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, status formasi Kode M dan Kode R terjadi sebelum dirinya menjabat, sehingga perlu waktu dan data untuk mempelajari duduk persoalannya.

“Gubernur tidak tahu-menahu soal formasi Kode R yang terjadi sebelum saya menjabat. Kami butuh dokumen dan data resmi untuk memahami kasus ini,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur meminta perwakilan koordinator CPNS Kode R untuk melakukan pertemuan guna menjelaskan alur dan menyampaikan aspirasi secara formal.

“Saya minta Philipus Yeimo dan satu orang datang ketemu saya langsung. Yang lain silakan pulang. Kita bahas secara baik-baik, bukan dengan emosi,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Pemprov Papua Barat Selaraskan Regulasi Masyarakat Adat, Perkuat Kepastian Hukum dan Cegah Konflik Wilayah Adat

MANOKWARI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Barat mulai menyelaraskan regulasi pengakuan, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat…

16 jam ago

Karateker DPC KNPI Itlay Hisage Matangkan Tim, Bidik Prestasi di Turnamen Mini Soccer Piala Bupati Jayawijaya Cup I

JAYAWIJAYA, TOMEI.ID | Karateker Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Distrik Itlay…

17 jam ago

Pemprov Papua Tengah Matangkan Persiapan HUT Ke-81 RI, Perkuat Sinergi Sukseskan Upacara dan Pesta Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun…

17 jam ago

FGD IPDN Bedah Kemiskinan di Papua Tengah, Pemprov Perkuat Kebijakan Berbasis Bukti untuk Percepatan Pembangunan DOB

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar…

18 jam ago

Pemprov Papua Tengah Matangkan Studi Kelayakan Peternakan, Bidik Kemandirian Pangan dan Penguatan Ekonomi Daerah

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai mematangkan pengembangan sektor peternakan melalui Rapat…

18 jam ago

BOSDA Bukan Sekadar Bantuan Operasional, Inilah Fondasi Program Pendidikan Gratis Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Di tengah berkembangnya anggapan di masyarakat bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)…

19 jam ago