Berita

Temui Massa Aksi, Gubernur Meki: Pengangkatan CPNS Kode R Harus Lewat Jalur Resmi

NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Frit Nawipa, menegaskan bahwa proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 dengan Kode R harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sesuai prosedur nasional.

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menemui massa CPNS Kode R yang melakukan aksi damai di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Senin (14/7/2025).

Menurut Gubernur, kewenangan pengangkatan CPNS sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

baca juga : Pemprov Papua Tengah Dukung Operasi Patuh Noken 2025 di Nabire

“Kamu demo dari pagi sampai matahari terbenam, tidak bisa dapat. Karena yang menentukan status PNS itu negara, bukan gubernur. Jalurnya harus audiensi resmi ke DPR Provinsi. DPR akan panggil BKD, lalu dibentuk Pansus untuk lanjut ke KemenPAN-RB dan BKN,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menekankan pentingnya pendekatan terhormat dalam menyampaikan aspirasi. Menurutnya, CPNS Kode R adalah anak negeri yang memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat, bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai etika birokrasi.

“Kamu pemilik negeri ini. Jangan mengemis di jalan. Sekarang pulang dan susun surat resmi ke DPR. Jangan pakai demo-demo lagi. Sekolah tinggi tapi cara bertindak tidak mencerminkan itu,” lanjutnya.

Ia menegaskan, status formasi Kode M dan Kode R terjadi sebelum dirinya menjabat, sehingga perlu waktu dan data untuk mempelajari duduk persoalannya.

“Gubernur tidak tahu-menahu soal formasi Kode R yang terjadi sebelum saya menjabat. Kami butuh dokumen dan data resmi untuk memahami kasus ini,” jelasnya.

Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur meminta perwakilan koordinator CPNS Kode R untuk melakukan pertemuan guna menjelaskan alur dan menyampaikan aspirasi secara formal.

“Saya minta Philipus Yeimo dan satu orang datang ketemu saya langsung. Yang lain silakan pulang. Kita bahas secara baik-baik, bukan dengan emosi,” pungkasnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Ratusan Warga Distrik Jila Mimika Mengungsi Akibat Operasi Militer

TIMIKA, TOMEI.ID | Ratusan warga sipil dari Kampung Amuagom, Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua, terpaksa…

10 jam ago

Kejari Nabire Rilis Kinerja 2025: Fokus Pemulihan Aset Negara Capai Rp 515 Miliar

NABIRE, TOMEI.ID | Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire merilis capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2025…

11 jam ago

Direktur LBH Kaki Abu: Hak Asasi Adalah Anugerah Tuhan, Bukan Pemberian Negara

SORONG, TOMEI.ID | Direktur Lembaga Advokat dan Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu, Leonardo Ijie, menegaskan…

11 jam ago

Pansus Kemanusiaan DPR Papua Tengah Serahkan Aspirasi Tiga Kabupaten ke DPD RI

JAKARTA, TOMEI.ID | Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah secara…

13 jam ago

Pemerintah Papua Tengah Susun Strategi Pembangunan Berkelanjutan Melalui RPPLH 2025

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan…

13 jam ago

KONI Papua Tengah Gelar Rakorprov I: Wagub Deinas Geley Tekankan Soliditas dan Target Prestasi Ambisius

NABIRE, TOMEI.ID | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Kerja Provinsi…

14 jam ago