JAKARTA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, dan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, menyampaikan aspirasi pendirian Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing kepada Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dalam pertemuan di Kantor Kementerian Sosial RI, Jakarta, Rabu (2/7/2025).
Gubernur Meki Nawipa berharap program Sekolah Rakyat dapat direalisasikan di Kabupaten Nabire dan Mimika. Ia menilai kedua daerah tersebut relatif aman dari konflik dan strategis sebagai pusat layanan pendidikan bagi anak-anak pengungsi dari wilayah konflik di Papua Tengah.
“Kami memohon pada Kemensos, kalau bisa ada peluang di Nabire, ada satu Sekolah Rakyat. Kami sudah siapkan lahan seluas 10 hektare,” ujar Meki Nawipa dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
Ia menambahkan, dari delapan kabupaten di Papua Tengah, enam di antaranya merupakan wilayah dengan tingkat konflik tinggi. Akibatnya, banyak anak-anak terpaksa mengungsi dan kehilangan akses terhadap pendidikan.
Selain Nabire, ia juga mengusulkan agar Mimika dijadikan lokasi tambahan Sekolah Rakyat. “Mimika juga saya minta agar bisa ada Sekolah Rakyat, karena cukup aman dan menjadi tempat penampungan warga,” ungkapnya.
Bupati Nabire, Mesak Magai, yang turut hadir mendukung usulan tersebut, memastikan kesiapan lahan dan dokumen pengajuan. “Proposal kami ini sudah lengkap sebagai data pendukung, termasuk kesiapan tanah. Kami butuh sekolah bagi anak-anak pengungsi yang saat ini memadati Nabire dan Mimika,” jelasnya.
Sementara itu, dari luar Papua, aspirasi serupa disampaikan Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat dan menyatakan telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 12 hektare.
“Kami senang dan siap jika Sibolga ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat. Banyak anak-anak kami yang putus sekolah karena harus membantu orang tuanya berjualan ikan. Sekolah ini akan sangat membantu masa depan mereka,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh dokumen pendukung telah disiapkan dan Pemkot Sibolga berharap program tersebut menjadi prioritas pembangunan tahun ini.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat adalah program prioritas nasional yang bertujuan memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
“Sekolah Rakyat adalah bentuk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Anak-anak dari keluarga tidak mampu akan disekolahkan secara gratis, dibekali keterampilan sesuai potensi lokal, dan dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan,” terang Wamen.
Selain anak-anak, lanjut Agus Jabo, orang tua mereka juga akan diberdayakan dan tempat tinggalnya akan diperbaiki. “Ini bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045. Presiden ingin anak-anak tumbuh dengan pengetahuan, karakter, dan harapan besar,” ujarnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda, dan Wakil Wali Kota Sibolga, Pantas Maruba Lumbantobing. [*]
