Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Dorong Revisi Otsus dan Penguatan Layanan Dasar dalam Peluncuran RAPPP 2025–2029

JAKARTA, TOMEI.ID | Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan urgensi penguatan kebijakan otonomi khusus (PK Otsus) serta keberpihakan anggaran dalam percepatan pembangunan (KAPP) di seluruh wilayah Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikannya dalam Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 bertajuk “Bergerak Bersama untuk Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif” yang digelar di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Dalam forum yang dihadiri jajaran kementerian, gubernur se-Tanah Papua, kepala daerah, komite eksekutif, BUMN, dan insan pers itu, Meki Nawipa menyampaikan apresiasi atas ruang dialog yang diberikan pemerintah pusat. Ia menilai forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyampaikan aspirasi daerah, meskipun sejumlah kebijakan strategis telah ditetapkan sebelumnya.

baca juga: Tindak Lanjut Pembentukan KORPRI Papua Tengah, BKPSDM Tekankan Sinergi dan Komitmen Bersama

Meki menegaskan kehadiran para kepala daerah Papua merupakan wujud keseriusan dan komitmen kolektif untuk memastikan percepatan pembangunan benar-benar menyentuh rakyat. Ia menyoroti tingginya biaya transportasi dan keterbatasan akses, khususnya menjelang Natal, namun tidak mengurangi tekad pemerintah daerah untuk hadir dan terlibat aktif dalam agenda nasional tersebut.

Gubernur Papua Tengah itu juga melaporkan bahwa pada 14–15 April 2025 telah digelar pertemuan antara pemerintah provinsi se-Tanah Papua bersama organisasi kepemudaan (OKP). Pertemuan tersebut menghasilkan sembilan poin rekomendasi strategis percepatan pembangunan Papua yang kini disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat agar menjadi perhatian dalam implementasi RAPPP di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

baca juga: Perkuat Profesionalisme dan Integritas ASN, Pemprov Papua Tengah Matangkan Pembentukan KORPRI

Salah satu isu krusial yang disoroti Meki Nawipa adalah pemangkasan dana Otonomi Khusus (Otsus). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menghambat percepatan pembangunan, terutama di wilayah konflik, pegunungan, dan daerah terpencil. Ia secara tegas meminta pemerintah pusat meninjau kembali Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2025, agar semangat Otsus dikembalikan dan diperkuat.

“Tanpa penguatan Otsus, percepatan pembangunan tidak akan berjalan. Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan konflik, tetapi dengan keadilan ekonomi dan keberpihakan anggaran,” tegas Meki.

Di bidang pendidikan, Meki Nawipa mengungkapkan hasil riset Universitas Papua (UNIPA) dan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang menunjukkan Papua membutuhkan anggaran sekitar Rp9,4 triliun selama 10 tahun untuk memberantas buta huruf dan memperbaiki sistem pendidikan. Ia mengusulkan agar 10 persen kontribusi PT Freeport Indonesia dialokasikan khusus bagi sektor pendidikan Papua.

“Jika 10 persen itu dialokasikan untuk pendidikan, maka persoalan buta huruf, gizi anak sekolah, dan sekolah sepanjang hari dapat diselesaikan,” ujarnya.

Selain pendidikan, layanan kesehatan menjadi perhatian serius. Meki menyoroti belum tersedianya rumah sakit rujukan di sejumlah provinsi baru, termasuk Papua Tengah. Ia menyinggung kasus meninggalnya warga akibat keterbatasan layanan kesehatan sebagai bukti mendesaknya pembangunan fasilitas rujukan di setiap provinsi di Tanah Papua.

“Negara ini besar dan kaya. Kita tidak boleh lagi membiarkan rakyat meninggal karena tidak ada rumah sakit rujukan,” katanya.

Pada sektor infrastruktur, Meki Nawipa menekankan pentingnya pemerataan listrik, peningkatan konektivitas darat dan udara, serta penguatan bandara strategis di Sorong, Jayapura, Timika, dan Merauke sebagai pintu masuk internasional. Menurutnya, konektivitas antarkabupaten dan antardaerah akan menekan disparitas harga dan membuka isolasi wilayah pegunungan dan pedalaman.

Menutup pernyataannya, Gubernur Meki Nawipa menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk mendukung seluruh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, program makanan bergizi di sekolah, serta penguatan budaya lokal melalui kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah. [*].