NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Tengah yang digelar di ruang rapat utama Kantor DPR Papua Tengah, Nabire, Selasa (31/3/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri pimpinan dan anggota DPR Papua Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta tokoh masyarakat dan insan pers.
Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Tumiran, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025.
“LKPJ ini menjadi instrumen evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus wujud transparansi kepada publik dan DPR sebagai lembaga pengawas,” kata Tumiran dalam forum resmi tersebut.
Dalam pemaparannya, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan tahun 2025 berlandaskan visi besar: Papua Tengah Emas yang Adil, Berdaya Saing, Bermartabat, Harmonis, Maju, dan Berkelanjutan, yang dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan strategis.
Sejumlah capaian makro turut disampaikan, di antaranya usia harapan hidup sebesar 60,25 tahun, penurunan prevalensi stunting hingga 12,75 persen, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencapai angka 86,78.
Di sektor keuangan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengakui realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,12 triliun atau 101,46 persen dari target. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat sebesar Rp601,7 miliar atau 114,50 persen. Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp3,78 triliun atau 78,57 persen dari total pagu Rp4,81 triliun.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah program strategis seperti pendidikan gratis, penguatan layanan kesehatan berbasis wilayah, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua melalui sektor UMKM.
Tumiran juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama dalam optimalisasi penyerapan anggaran dan keterbatasan akses geografis wilayah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah, lanjut Tumiran, berkomitmen memperkuat perencanaan pembangunan serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pimpinan DPR Papua Tengah dalam rapat tersebut menegaskan bahwa lembaga legislatif akan melakukan pembahasan mendalam terhadap dokumen LKPJ guna memberikan rekomendasi strategis sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
Di akhir sidang, dokumen LKPJ Gubernur Papua Tengah Tahun 2025 secara resmi diserahkan kepada DPR Papua Tengah untuk dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat paripurna ini menegaskan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Tengah. [*].
