NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengambil langkah strategis untuk memperkuat ketahanan digital pemerintahan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Keamanan Siber dan Sandi yang melibatkan aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten se-Papua Tengah.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Selasa (9/6/2026), tersebut digelar sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman keamanan siber di tengah percepatan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa, mengatakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan. Namun di balik kemudahan yang dihadirkan, ancaman terhadap keamanan data dan sistem elektronik pemerintah juga semakin kompleks.
“Sebagai provinsi baru, Papua Tengah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem pemerintahan yang modern, efektif, transparan, dan aman. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam bidang keamanan siber dan persandian menjadi kebutuhan yang sangat penting guna melindungi data, informasi, dan sistem elektronik pemerintah daerah,” ujar Ham Nawipa dalam laporan resminya.
Menurut Ham, pelaksanaan bimtek bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai kebijakan dan tata kelola keamanan siber serta persandian, sekaligus memperkuat kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman dan risiko serangan siber.
“Memperkuat budaya sadar keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah kabupaten untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, andal, dan berkelanjutan serta meningkatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dan Badan Siber dan Sandi Negara dalam mendukung pembangunan ekosistem keamanan siber nasional,” katanya.
Bimtek Keamanan Siber dan Sandi berlangsung selama tiga hari, 9–11 Juni 2026. Peserta berasal dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten se-Papua Tengah, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan sistem elektronik dan keamanan informasi.
Untuk memperkuat kapasitas peserta, Pemprov Papua Tengah menghadirkan narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Materi yang diberikan mencakup tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko siber, penanganan insiden siber, hingga penguatan kelembagaan persandian daerah.
Ham Nawipa menegaskan bahwa tantangan keamanan siber akan terus berkembang seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemerintahan. Karena itu, seluruh perangkat daerah dituntut memiliki kesadaran dan kemampuan yang memadai dalam menjaga keamanan informasi.
“Kami menyadari bahwa tantangan keamanan siber ke depan akan semakin besar. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya keamanan informasi yang berkelanjutan,” jelasnya.
Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh peserta selama pelatihan dapat diterapkan secara nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang aman, profesional, dan terpercaya.
Dalam kesempatan tersebut, Ham Nawipa juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas dukungan, pendampingan, dan kerja sama yang diberikan kepada Pemprov Papua Tengah dalam memperkuat sistem keamanan siber daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Badan Siber dan Sandi Negara atas dukungan, pendampingan, dan kerja sama yang telah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam upaya penguatan keamanan siber dan persandian daerah,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Papua Tengah atas dukungan terhadap pengembangan sektor komunikasi, informatika, persandian, dan keamanan siber sebagai bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan digital di Papua Tengah. [*].
