HMPJ Jayapura Desak Perlindungan Hak Adat, Tolak Eksploitasi SDA dan Penggusuran Tanah Adat

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Jayawijaya (HMPJ) di Jayapura mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap hak masyarakat adat, sekaligus menolak berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam yang dinilai berpotensi mengancam tanah, hutan, lingkungan, dan ruang hidup masyarakat adat.

Sikap tersebut disampaikan HMPJ dalam momentum Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap 9 Agustus. Organisasi mahasiswa dan pelajar asal Jayawijaya itu menilai momentum tersebut harus menjadi ruang untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ketua Umum HMPJ, Alexander Hisage, dan Sekretaris Umum HMPJ, Yeskiel Asso, menjadi pihak yang mengetahui dan bertanggung jawab atas pernyataan sikap organisasi tersebut.

Dalam pernyataan sikapnya, HMPJ menempatkan persoalan tanah adat, lingkungan hidup, budaya, serta keberlanjutan ruang hidup masyarakat adat sebagai isu utama yang membutuhkan perhatian pemerintah.

HMPJ menilai masyarakat adat memiliki posisi penting dalam menjaga tanah, hutan, lingkungan, tradisi, identitas, serta nilai-nilai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Karena itu, kebijakan pembangunan maupun investasi yang bersentuhan langsung dengan wilayah adat dinilai perlu mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat.

Koordinator Hukum dan HAM HMPJ, Gerry Matuan, menyampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak masyarakat adat dihormati, dilindungi, dan dipenuhi melalui kebijakan serta tindakan nyata.

Enam tuntutan HMPJ

Dalam pernyataan sikap tersebut, HMPJ menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah dan lembaga terkait.
Pertama, HMPJ menolak eksploitasi sumber daya alam melalui proyek berskala besar, perkebunan, proyek strategis, maupun pertambangan yang dinilai berpotensi merusak hutan dan tanah adat.

Kedua, HMPJ mendesak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera menyusun dan menerapkan regulasi yang memberikan pengakuan serta perlindungan nyata terhadap hak masyarakat adat.

Ketiga, HMPJ meminta pemerintah maupun perusahaan berskala besar yang hendak menjalankan kegiatan di wilayah masyarakat adat memenuhi ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) atau persetujuan bebas, didahulukan, dan diinformasikan.

Keempat, HMPJ meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan segera menyusun regulasi yang berkaitan dengan masyarakat adat sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Kelima, HMPJ mendesak DPR Papua Pegunungan dan DPRD menyusun peraturan daerah yang dapat memperkuat perlindungan serta mempertahankan hak masyarakat adat.

Keenam, HMPJ menegaskan pentingnya kedaulatan ruang hidup masyarakat adat. Gubernur Papua Pegunungan dan Bupati Jayawijaya diminta memastikan tanah adat tidak diperlakukan semata-mata sebagai komoditas investasi atau menjadi objek penggusuran secara sepihak.

HMPJ menilai perlindungan masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam arah pembangunan daerah.

Menurut organisasi tersebut, pembangunan yang menyentuh wilayah adat perlu memastikan adanya penghormatan terhadap hak masyarakat, perlindungan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Melalui pernyataan tersebut, Alexander Hisage dan Yeskiel Asso menegaskan posisi HMPJ sebagai organisasi mahasiswa dan pelajar yang menyuarakan kepentingan perlindungan masyarakat adat, khususnya berkaitan dengan tanah, lingkungan, budaya, dan ruang hidup masyarakat Jayawijaya.

HMPJ berharap pemerintah daerah, lembaga legislatif, MRP, serta pihak-pihak yang berkepentingan dapat menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui kebijakan yang konkret dan berpihak pada perlindungan hak masyarakat adat. [*].