HMPLJ Desak Pemerintah Pusat Tarik Militer dari Kabupaten Lani Jaya

JAYAPURA, TOMEI.ID | Himpunan Mahasiswa Pelajar Lani Jaya (HMPLJ) Kota Studi Jayapura mendesak Pemerintah Pusat untuk segera menarik pasukan militer, baik organik maupun nonorganik, dari wilayah Kabupaten Lani Jaya, Papua.

Desakan itu disampaikan dalam konferensi pers bertema “Lani Jaya Darurat Militer dan Darurat Kemanusiaan” yang digelar di Asrama Mahasiswa Lani Jaya, Waena, Kota Jayapura, Jumat (1/11/2025).

Koordinator HMPLJ Jayapura, Robby Wanimbo, mengatakan bahwa situasi di Lani Jaya semakin mengkhawatirkan akibat operasi militer yang terus dilakukan di sejumlah distrik, seperti Wunabunggu, Malagi, Kuyawagi, Goa Balim, dan Wano Barat.

Menurutnya, kehadiran militer di wilayah tersebut menimbulkan ketakutan mendalam dan menghambat aktivitas masyarakat.

“Kami sebagai mahasiswa yang juga agen kontrol sosial sangat prihatin dengan tindakan militer yang membungkam aktivitas masyarakat. Kehadiran militer membuat warga takut dan tidak bisa beraktivitas secara normal,” ujar Robby dalam konferensi pers tersebut.

Ia menambahkan, pemerintah daerah hingga Presiden Republik Indonesia perlu segera mengambil langkah untuk menarik pasukan militer dari Lani Jaya agar masyarakat dapat kembali hidup tenang dan beraktivitas tanpa rasa takut.

Selain soal kehadiran militer, HMPLJ juga menyoroti kondisi pengungsi dari beberapa distrik yang hingga kini belum mendapat perhatian memadai dari pemerintah. Ketua Asrama Mahasiswa Lani Jaya di Jayapura menyebut banyak warga masih mengungsi dan belum dapat menjalani kehidupan normal.

“Kehadiran militer justru menimbulkan ketakutan. Pemerintah seharusnya memberikan jaminan keamanan, bukan membuat masyarakat trauma,” katanya.

HMPLJ juga meminta aparat keamanan segera mengembalikan Yoan Wenda, warga sipil yang disebut ditahan sejak 5 Oktober 2025, dalam keadaan hidup-hidup. Menurut organisasi ini, tindakan penangkapan tanpa dasar hukum yang jelas hanya memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Berikut adalah beberapa poin dalam pernyataannya, HMPLJ menyampaikan tujuh poin penting yang menjadi tuntutan mahasiswa asal Lani Jaya terhadap pemerintah pusat dan daerah.

Pertama, HMPLJ mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menarik pasukan militer, baik organik maupun nonorganik, dari Kabupaten Lani Jaya. Penarikan tersebut terutama diminta dilakukan di Distrik Wunabunggu, Malagi, Kuyawagi, Goa Balim, dan Wano Barat, serta dari seluruh Tanah Papua, guna menghentikan operasi militer yang dinilai menimbulkan penderitaan bagi masyarakat.

Kedua, organisasi ini meminta Bupati Lani Jaya, DPRD, dan Kapolres setempat untuk segera mengembalikan Yoan Wenda secara hidup-hidup kepada keluarganya. HMPLJ menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi setiap warganya.

Ketiga, HMPLJ menuntut Pemerintah Kabupaten Lani Jaya agar benar-benar bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya. Mereka menilai pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi sosial yang memprihatinkan di tengah warga sipil.

Keempat, HMPLJ menyerukan kepada pimpinan gereja, baik Persekutuan Gereja Baptis Papua (PGBP) maupun Persekutuan Gereja-Gereja di Wilayah Pegunungan (PGWP), untuk segera memberikan perhatian dan bantuan kepada warga yang masih mengungsi di sejumlah distrik.

Kelima, HMPLJ meminta agar aparat keamanan TNI dan Polri tidak lagi melakukan aktivitas sipil di tengah masyarakat, seperti mengajar di sekolah, melayani orang sakit, masuk rumah ibadah dengan membawa senjata, atau melakukan tindakan yang menimbulkan teror terhadap warga sipil.

Keenam, mereka juga mendesak penghentian seluruh bentuk perampasan tanah adat dan hutan adat di Tanah Papua. HMPLJ menilai praktik tersebut telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat dan memperparah ketimpangan sosial.

Ketujuh, HMPLJ meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka ruang dialog damai dan demokratis yang memungkinkan bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri sebagai solusi jangka panjang terhadap konflik di Tanah Papua.

HMPLJ menegaskan bahwa ketujuh poin tersebut harus segera ditindaklanjuti agar situasi kemanusiaan di Kabupaten Lani Jaya tidak semakin memburuk. Mereka menyerukan agar pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan mendengarkan suara rakyat kecil serta membuka ruang dialog damai yang bermartabat bagi masyarakat Papua.

“Kami menyerukan agar pemerintah pusat mendengarkan suara rakyat kecil dan membuka ruang dialog damai demi masa depan masyarakat Papua,” tutup Robby Wanimbo. [*].