Berita

HRD Laporkan Dugaan Interogasi Brutal dan Pembatasan Informasi oleh Aparat di Moskona Utara

NABIRE, TOMEI.ID | Tim Human Rights Defender (HRD) melaporkan dugaan interogasi brutal serta pembatasan akses informasi yang dilakukan aparat militer Indonesia di wilayah Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Insiden ini terjadi sejak Kamis, 20 November 2025, saat tim kemanusiaan mengevakuasi warga sipil yang mengungsi akibat eskalasi konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan. Laporan resmi disampaikan HRD kepada redaksi tomei.id pada Minggu (23/11/2025).

HRD menyampaikan, aparat diduga melakukan interogasi dengan kekerasan terhadap warga yang sedang dievakuasi. Sejumlah warga disebut ditodong senjata dan dipaksa berjalan jongkok. Aparat juga mewajibkan pengungsi mengenakan atribut merah putih serta membawa bendera saat mencari anggota keluarga yang masih bersembunyi di hutan, dengan alasan keamanan karena pasukan militer telah memasuki area tersebut.

HRD melaporkan bahwa pada malam sebelumnya, aparat militer diduga membongkar sejumlah rumah warga di Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh. Pakaian, peralatan rumah tangga, dan barang pribadi warga disebut dikeluarkan dan dihamburkan, sementara beberapa peralatan dapur mengalami kerusakan.

Warga dan relawan kemanusiaan menghadapi pembatasan ketat dalam penggunaan telepon seluler. HRD menegaskan, siapa pun yang kedapatan memotret atau merekam langsung diinterogasi, ditodong senjata, dan dipaksa melakukan tindakan fisik seperti berjalan jongkok. Akibatnya, laporan lapangan belum dapat disertai bukti foto atau video. Namun, informasi telah diverifikasi melalui saksi-saksi di Bpa 01, Moskona Utara Jauh.

HRD menegaskan laporan ini bersumber dari kesaksian warga dan relawan yang menyaksikan situasi di lapangan secara langsung. Aparat disebut masih keluar-masuk rumah warga sambil melarang pengambilan gambar.

Hingga kini, belum ada informasi terbaru mengenai kondisi warga yang masih mengungsi di hutan. Bukti visual belum dapat dihimpun karena larangan ketat, namun seluruh kesaksian bersumber dari saksi yang melihat peristiwa secara langsung.

HRD meminta pemerintah distrik, kabupaten, dan provinsi untuk segera mengevakuasi warga ke lokasi lebih aman guna mencegah potensi kekerasan fisik maupun nonfisik dari aparat negara. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Bupati Aner Maisini Dorong Bibit Kopi Dibeli dari Masyarakat, Petani Lokal Diharapkan Dapat Penghasilan

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, mendorong agar pengadaan bibit kopi untuk…

9 jam ago

Andreas Gobai: Kami Tidak Bawa Uang, tetapi Bawa Ilmu untuk Petani Kopi Intan Jaya

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mendorong petani kopi di Kabupaten Intan…

15 jam ago

Gubernur Meki Nawipa Ingin Kopi Intan Jaya Tembus Pasar Dunia, Petani Diminta Naik Kelas

INTAN JAYA, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mendorong petani kopi Intan Jaya…

15 jam ago

Program Vokasi Freeport Raih Penghargaan ESDM, 4.500 Pemuda Papua Telah Dilatih

JAKARTA, TOMEI.ID | Komitmen pengembangan sumber daya manusia Papua melalui pendidikan vokasi mendapat pengakuan pemerintah,…

1 hari ago

ROAD TO FINAL: Jadwal Duel Maut Semifinal Pemuda Baptis Cup 2026 Resmi Dirilis

WAMENA, TOMEI.ID | Jalan menuju tahta juara Pemuda Baptis Cup 2026 akhirnya terbuka. Panitia resmi…

2 hari ago

TPNPB KODAP XVI Yahukimo Klaim Eksekusi Jems Woko, Sebut Agen Intelijen

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan (KODAP) XVI Yahukimo…

2 hari ago