Berita

HUT Ke-18 KNPB Nabire, Kris Mote Soroti Pengerahan Militer dan Nasib Pengungsi di Papua

HUT Ke-18 KNPB Nabire, Kris Mote Soroti Pengerahan Militer dan Nasib Pengungsi di Papua

NABIRE, TOMEI.ID | Badan Pengurus Wilayah Komite Nasional Papua Barat (BPW KNPB) Teluk Cenderawasih Nabire, Papua Tengah, menyoroti pengerahan militer, situasi kemanusiaan, serta persoalan pengungsi di sejumlah wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 organisasi tersebut.

Peringatan HUT ke-18 itu mengusung tema “18 Tahun KNPB Kobarkan Api Perlawanan di Tengah Situasi Zona Darurat Militerisme dan Kemanusiaan di Bangsa West Papua”. Kegiatan berlangsung di Asdo, Bumi Wonorejo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Kamis (19/11/2026).

Ketua Umum BPW KNPB Teluk Cenderawasih Nabire, Kris Mote, mengatakan pengerahan militer dalam jumlah besar di wilayah Meepago, khususnya Kabupaten Paniai, telah menimbulkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat.

Menurutnya, perluasan kehadiran aparat militer di sejumlah wilayah berdampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk memunculkan kekhawatiran yang membuat sebagian warga meninggalkan rumah dan kampung halaman.

“Pendropan militer secara besar-besaran banyak di wilayah Mepago, mulai dari Nabire sampai Timika. Hal ini juga telah kita saksikan bersama bahwa perluasan kehadiran militer tersebut telah membuat rakyat secara sadar maupun tidak sadar diam, takut, bahkan sampai meninggalkan rumah dan kampung halaman,” kata Kris.

Ia mengatakan, melalui peringatan HUT ke-18 tersebut, KNPB ingin menyampaikan kepada publik pandangannya mengenai pengerahan militer di Papua. Menurutnya, kehadiran militer dalam skala besar tidak memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan secara aman.

Kris juga meminta masyarakat dan media massa memberikan perhatian terhadap berbagai informasi mengenai dugaan kekerasan yang melibatkan aparat militer. Ia mendorong agar setiap peristiwa disampaikan secara terperinci sehingga dapat diketahui publik.

“Kepada rakyat Papua dan media agar menyampaikan informasi secara detail terkait kekerasan yang dilakukan oleh militer dengan alasan apa pun, baik pengamanan komunikasi sepihak maupun alasan lainnya,” ujarnya.

Selain menyoroti situasi keamanan, Kris secara khusus meminta pemerintah kabupaten di wilayah konflik mengambil langkah untuk memulangkan masyarakat yang mengungsi agar dapat kembali ke tempat tinggal masing-masing.

Menurutnya, persoalan pengungsi membutuhkan perhatian serius pemerintah, terutama berkaitan dengan keselamatan warga dan pemulihan kehidupan masyarakat yang meninggalkan kampung halaman akibat situasi konflik.

Ia juga mendesak agar penempatan militer di wilayah-wilayah konflik dihentikan dan aparat ditarik dari daerah yang menurut KNPB terdampak pengerahan militer.

“Serta, pulangkan militer secara menyeluruh dari Tanah Papua, dan secara khusus di daerah-daerah konflik tempat penggarapan berlangsung,” tegas Kris.

Dalam kesempatan tersebut, Kris menyebut KNPB sebagai media rakyat Papua. Ia mengajak masyarakat agar tidak berdiam diri dalam menyikapi berbagai persoalan yang menurut organisasinya telah berlangsung sejak 1961 hingga saat ini.

“Karena, hal ini telah berdampak sejak 1961 hingga saat ini dan terus memengaruhi kehidupan masyarakat Papua dalam berbagai aspek sosial, politik, keamanan, serta perlindungan hak-hak dasar,” katanya.

Ia menegaskan, semangat perjuangan yang menjadi sikap organisasi perlu terus dipertahankan oleh para anggotanya dan masyarakat yang mendukung pandangan KNPB.

Untuk itu, Kris mengajak masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi politik mereka sesuai dengan arah perjuangan yang selama ini dikampanyekan organisasi tersebut, yakni kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat.

Kris juga menyampaikan kritik terhadap Pemerintah Republik Indonesia terkait perluasan kehadiran militer di Papua. Ia menilai kebijakan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi tertentu, yang dalam pandangannya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat Papua.

Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah untuk memulangkan masyarakat yang tercerai-berai akibat situasi konflik serta menghentikan tindakan sepihak yang dinilai dapat memperburuk keadaan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Kris menyampaikan bahwa KNPB akan kembali melakukan mobilisasi masyarakat apabila tuntutan dan sikap politik organisasi tersebut tidak mendapat perhatian sebagaimana yang mereka harapkan.

“Apabila niat KNPB tidak betul-betul diindahkan, KNPB juga akan kembali melakukan mobilisasi masyarakat untuk menentukan nasib sendiri di atas tanah leluhurnya sendiri, serta mendesak pemerintah menghormati aspirasi politik rakyat Papua secara terbuka,” pungkasnya. [*]

Redaksi Tomei

Recent Posts

272 Kebun Kopi Terdata di Deiyai, Pemerintah Dorong Petani Kembangkan Lahan Kosong

DEIYAI, TOMEI.ID | Dinas Pertanian Kabupaten Deiyai mencatat sebanyak 272 kebun kopi telah terdata di…

31 menit ago

Andreas Gobai Dorong Petani Deiyai Kuasai Kualitas Kopi dari Bibit hingga Pasar

DEIYAI, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah bersama Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI)…

41 menit ago

Siapkan 15.000 Bibit dan Kelola 4.000 Pohon Kopi, Steven Kayame Jadi Contoh Petani Paniai

PANIAI, TOMEI.ID | Petani kopi di Kabupaten Paniai, Steven Kayame, terus mengembangkan usaha perkebunan dengan…

2 jam ago

Bukan Sekadar Banyak Kopi, Papua Tengah Kejar Kualitas dari Bibit: Disbun dan SCOPI Temui Petani Paniai

PANIAI, TOMEI.ID | Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Papua Tengah bersama Sustainable Coffee Platform of…

2 jam ago

Petani Kopi Paniai Minta Perahu, Alat dan Pupuk Sulit Dibawa ke Kebun

PANIAI, TOMEI.ID | Petani kopi Paniai di Kampung Kugitadi, Distrik Wegemuka, Kabupaten Paniai, meminta dukungan…

3 jam ago

SMI-KP Nabire Desak Pemerintah Pulangkan 1.059 Pengungsi, Sampaikan 12 Tuntutan Terkait Situasi Paniai

NABIRE, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Kabupaten Paniai se-Indonesia (SMI-KP) Kota Nabire mendesak pemerintah pusat dan…

12 jam ago