IMTB: Negara Jangan Diam, Pulangkan Warga Moskona Utara dari Hutan

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ikatan Mahasiswa/i Teluk Bintuni (IMTB) di Jayapura menyerukan agar negara hadir dan bertanggung jawab atas penderitaan warga sipil yang hingga kini masih mengungsi di hutan akibat konflik bersenjata di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

Seruan tersebut disampaikan dalam pertemuan mahasiswa Teluk Bintuni di Asrama IMTB, Expo Waena, Kota Jayapura, Sabtu (25/10/2025), sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang menjadi korban bentrokan antara aparat keamanan TNI/Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) pada 11 Oktober 2025 lalu.

Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 212 warga sipil mengungsi ke hutan karena trauma dan ketakutan, dan hingga kini mereka belum berani kembali ke kampung.

“Kami mahasiswa Teluk Bintuni mengutuk keras tindakan aparat keamanan yang menimbulkan ketakutan massal di kalangan masyarakat sipil. Mereka bukan bagian dari konflik, tapi kini menjadi korban,” tegas Ferdinandus Syama, Koordinator Lapangan IMTB.

Menurut Ferdinandus, kehidupan masyarakat di dua distrik itu kini benar-benar lumpuh.

“Proses belajar mengajar berhenti, pelayanan gereja dan puskesmas tidak berjalan, bahkan aktivitas ekonomi masyarakat pun terhenti. Pemerintah tidak boleh tutup mata terhadap kondisi ini,” ujarnya.

Ketua IMTB Jayapura, Yance Orocomna, menambahkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menjamin keselamatan warganya.

“Negara tidak boleh membiarkan rakyat hidup dalam ketakutan di hutan. Kami minta pemerintah daerah, gubernur, dan aparat keamanan segera menarik pasukan dari wilayah Moskona Utara,” katanya.

Yance juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah dalam waktu dekat, IMTB akan menyiapkan aksi demonstrasi di Teluk Bintuni sebagai bentuk protes atas lambannya penanganan pengungsi.

Dalam pernyataan sikap resminya, IMTB merumuskan lima tuntutan utama. Pertama, mendesak Bupati, MRP, DPRD, dan DPRK Teluk Bintuni membentuk tim investigasi independen untuk meninjau kondisi warga di Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh serta menarik seluruh militer organik dan non-organik dari wilayah tersebut.

Kedua, meminta Gubernur Papua Barat segera menarik seluruh pasukan militer dari dua distrik terdampak konflik. Ketiga, mendesak Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, dan Kodim Teluk Bintuni menarik pasukan organik dan non-organik dari daerah konflik.

Keempat, menuntut pemerintah daerah Teluk Bintuni segera memulangkan masyarakat sipil yang masih bertahan di hutan. Kelima, memberi tenggat waktu kepada pemerintah, dan bila tidak ada respons serius, IMTB Jayapura akan menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Teluk Bintuni.

“Ini bukan sekadar tuntutan mahasiswa, tapi jeritan kemanusiaan. Kami hanya ingin masyarakat kami bisa pulang, anak-anak kembali ke sekolah, dan kehidupan berjalan normal seperti semula,” pungkas Yance.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di dua distrik Moskona masih diselimuti ketegangan. Warga sipil yang mengungsi di tengah hutan kini menunggu jaminan keamanan dan kepastian dari pemerintah untuk bisa kembali ke rumah mereka. [*].