DOGIYAI, TOMEI.ID | Ribuan massa yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Mahasiswa-Mahasiswi Dogiyai Se-Indonesia (IPMADO) bersama elemen masyarakat menggelar aksi damai menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya, Jumat (4/7/2025), di depan Kantor Bupati Dogiyai, Moanemani, Papua Tengah.
Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi menolak aktivitas perusahaan ilegal logging serta kehadiran aparat keamanan dalam jumlah besar di wilayah adat Mapia yang dinilai mempersempit ruang hidup masyarakat sipil.
baca juga : Luar Biasa! Bupati Paniai lepas 96 Siswa ke Sekolah Unggulan di Papua dan Jawa
Massa aksi yang didominasi pelajar dan mahasiswa membawa spanduk serta menyampaikan orasi secara bergantian. Dalam pernyataan sikapnya, IPMADO menilai bahwa pemekaran Kabupaten Mapia Raya tidak lahir dari aspirasi murni rakyat, melainkan didorong oleh kepentingan segelintir elit politik lokal.
“Pemekaran ini bukan solusi bagi kesejahteraan rakyat Papua. Justru memperbesar ketimpangan sosial, memperluas birokrasi, dan membuka ruang bagi eksploitasi tanah adat oleh korporasi besar,” tegas Ando Douw, pelajar Dogiyai yang turut berorasi.
baca juga : Kejari Nabire Tangkap satu DPO Kasus Korupsi Bendungan Topo
Peserta aksi juga mengingatkan bahwa pemekaran Kabupaten Dogiyai pada 2008 memicu konflik horizontal dan jatuhnya korban jiwa di kalangan masyarakat akar rumput. Sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi sejak saat itu pun belum diselesaikan secara adil.
Koordinator Lapangan, Fredi Pigai, menyebut pemekaran Mapia Raya sebagai langkah yang berbahaya. Menurutnya, pemekaran bukan solusi atas berbagai persoalan riil seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Papua.
Koordinator Umum Aksi, Melianus Tagi, menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II gagal menjawab kebutuhan rakyat. Pemekaran daerah otonomi baru (DOB), menurutnya, hanyalah cara lain untuk memperkuat kendali pusat atas Papua, tanpa mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat adat.
“Pemekaran bukan jawaban. Ini jalan cepat menuju kerusakan lingkungan, perampasan tanah, dan marginalisasi rakyat Papua. Kami berdiri menolak dengan cara damai,” ujarnya.
baca juga : Rakerwil FKUB Papua Tengah Resmi Digelar, Ini Pesan Gubernur Meki Nawipa
Dalam kesempatan tersebut, peserta aksi membacakan sebelas poin pernyataan sikap, yang berisi tuntutan dan penolakan terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan rakyat Dogiyai.
Adapun poin-poin tersebut adalah:
1. Menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya oleh elit lokal.
2. Menolak semua bentuk pemekaran daerah baru di atas tanah Papua.
3. Mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang belum dituntaskan secara adil.
4. Menolak pendropan militer organik maupun non-organik di wilayah Dogiyai.
5. Menyebut nama-nama seperti Meki Nawipa, Yakobus Dumapa, Matias Butu, Oskar Makai, dan Osea Petege sebagai pihak yang mendorong pemekaran, serta meminta agar rencana ini dihentikan demi keselamatan rakyat.
6. Menyatakan bahwa pemekaran adalah jalan menuju kerusakan lingkungan dan penghilangan identitas budaya masyarakat.
7. Menuntut penjelasan atas draf DOB yang telah dibagikan melalui media sosial tanpa persetujuan masyarakat.
8. Mendesak Kapolres Dogiyai untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil.
9. Meminta pemerintah mencabut izin lima perusahaan ilegal yang beroperasi di wilayah Dogiyai.
10. Meminta pembangunan pasar permanen bagi mama-mama pedagang lokal di Dogiyai.
11. Menuntut penyediaan fasilitas medis yang lengkap di rumah sakit agar rakyat mendapat pelayanan kesehatan yang layak.
Aksi damai yang berlangsung tertib ini dipimpin oleh penanggung jawab umum Oktopianus Bouya (BP IPMADO Se-Indonesia), dengan wakil koordinator Jhon Yobe.
Mengakhiri pernyataan sikapnya, IPMADO menyerukan kepada seluruh rakyat Dogiyai untuk bersatu mempertahankan tanah leluhur dan memperjuangkan keadilan sosial: “Allah, Alam, Leluhur, dan Bangsa Papua memberkati perjuangan ini.” [*]
