IPMANAPANDODE dan AMP Semarang Soroti 1.056 Pengungsi Paniai, Longinus Ukago Sampaikan 19 Tuntutan

SEMARANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nabire, Paniai, Dogiyai dan Deiyai (IPMANAPANDODE) Kota Studi Semarang-Salatiga bersama Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang menyoroti situasi keamanan di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, yang berujung pada pengungsian 1.056 warga sipil ke Enarotali.

Pernyataan sikap 19 poin tersebut disampaikan dalam aksi sikap yang berlangsung di Kontrakan IPMANAPANDODE Semarang-Salatiga, Jawa Tengah, pada Rabu (11/11/2026) malam.

Penanggung Jawab aksi, Longinus Ukago, mengatakan data pengungsi yang dihimpun pihaknya terdiri dari 254 anak-anak, 250 remaja, 527 orang dewasa, dan 25 lanjut usia (lansia), berasal dari empat distrik: Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo.

Longinus menegaskan persoalan pengungsian harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut keselamatan dan kebutuhan dasar warga yang meninggalkan tempat tinggal akibat situasi keamanan yang berlangsung pada 27 Oktober hingga 11 November 2026.

“Pemerintah Kabupaten Paniai tidak boleh mengabaikan kondisi masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal. Harus ada perlindungan dan jaminan hukum,” ujar Longinus kepada tomei.id.

Dalam dokumen pernyataan sikap tersebut, IPMANAPANDODE dan AMP mengaitkan pengungsian dengan dugaan penyisiran, penggeledahan rumah warga, serta dugaan penganiayaan yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Satgas Habema, satuan Yonif Teritorial Pembangunan, dan unsur TNI yang bertugas di wilayah tersebut.

Atas kondisi itu, Longinus menjelaskan 19 poin pernyataan sikap merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap berbagai persoalan kemanusiaan, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

Melalui pernyataan sikap yang disampaikan IPMANAPANDODE Kota Studi Semarang-Salatiga bersama AMP Komite Kota Semarang menyampaikan 19 tuntutan sebagai berikut:

Pertama, mengutuk keras tindakan penyisiran, penggeledahan rumah warga, serta dugaan penganiayaan yang mereka tuduhkan dilakukan oleh Satgas Habema, satuan Yonif Teritorial Pembangunan, dan unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Paniai, khususnya di wilayah Agadide, Ekadide, Aweida, dan Kebo.

Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Paniai segera memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada masyarakat sipil yang berada di empat distrik, yakni Distrik Aradide, Aweida, Ekadide, dan Kebo. Ketiga, menolak rencana penambahan, pembentukan, dan pembangunan kantor batalyon, pos militer, serta kantor kepolisian sektor (Polsek) di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah, terutama di Kabupaten Paniai.

Keempat, mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah (MRP PT), dan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah (DPR PT) agar menetapkan Provinsi Papua Tengah sebagai wilayah darurat militer dan darurat kemanusiaan.

Kelima, menolak rencana pemekaran wilayah kabupaten di Paniai, termasuk pembentukan Kabupaten Paniai Barat, Paniai Timur, dan Delima Jaya. Keenam, menolak seluruh bentuk kegiatan perusahaan, baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin, untuk masuk dan beroperasi di wilayah Provinsi Papua Tengah, khususnya Kabupaten Paniai.

Ketujuh, mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, MRP PT, dan lembaga DPR agar segera menyurati Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pertahanan untuk meminta penarikan pasukan TNI organik dan nonorganik dari wilayah Provinsi Papua Tengah.

Kedelapan, mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, MRP, dan lembaga perwakilan rakyat di Papua agar mengusulkan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian tersebut, menurut mereka, perlu mencakup ketentuan mengenai kewenangan pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan, perizinan usaha, serta kewenangan pemekaran wilayah. Apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka meminta Otonomi Khusus Papua dikembalikan kepada pemerintah pusat.

Kesembilan, mendesak Gubernur Papua Tengah, para bupati se-Papua Tengah, MRP PT, dan DPR PT menghentikan kegiatan-kegiatan seremonial yang menurut mereka hanya mengalihkan perhatian dari persoalan kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM di Papua.

Kesepuluh, mendesak Kapolri memerintahkan Kapolda Papua Tengah dan seluruh Kapolres di wilayah Papua Tengah agar menghentikan penangkapan yang mereka nilai sewenang-wenang terhadap masyarakat sipil serta segera membebaskan warga yang mereka sebut sebagai korban kriminalisasi.

Kesebelas, mendesak Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Pertahanan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) segera mengevaluasi pedoman pengiriman pasukan militer ke seluruh Tanah Papua serta menghentikan operasi militer yang mengatasnamakan pengamanan.

Kedua belas, mendesak Presiden Republik Indonesia menghentikan praktik pembangunan dengan pendekatan militer serta memerintahkan Panglima TNI menarik pasukan militer dari Kabupaten Paniai dan seluruh wilayah Tanah Papua. Ketiga belas, mendesak Presiden Republik Indonesia segera mencabut surat keputusan (SK) pembentukan satuan tugas yang ditugaskan di seluruh wilayah Tanah Papua.

Keempat belas, mendesak Presiden Republik Indonesia menetapkan enam provinsi di Tanah Papua sebagai wilayah darurat operasi militer. Kelima belas, menuntut penyelesaian seluruh persoalan hak asasi manusia (HAM) di Papua.

Keenam belas, menuntut Bupati Paniai dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Paniai segera bertanggung jawab terhadap 1.056 warga sipil dari empat distrik yang disebut sedang mengungsi ke Enarotali. Jumlah tersebut terdiri atas 254 anak-anak, 250 remaja, 527 orang dewasa, dan 25 lansia.

Ketujuh belas, mendesak militer Indonesia menghentikan penggunaan rumah pastoral dan puskesmas sebagai pos militer tanpa izin atau persetujuan pemiliknya. Kedelapan belas, mendesak pembukaan akses bagi jurnalis internasional, nasional, dan lokal untuk melakukan peliputan di seluruh wilayah Tanah Papua. Kesembilan belas, menuntut pemberian hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Melalui 19 poin pernyataan sikap tersebut, IPMANAPANDODE Kota Studi Semarang-Salatiga bersama AMP Komite Kota Semarang mendesak Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Paniai segera mengambil tanggung jawab terhadap masyarakat sipil yang terdampak situasi keamanan.

Kedua kelompok mahasiswa tersebut juga meminta pemerintah memberikan perhatian terhadap kebutuhan para pengungsi, menjamin keselamatan warga, serta menindaklanjuti berbagai persoalan keamanan dan HAM di Tanah Papua. [*]