IPMAPARA Malang Desak Penghentian Konflik Kapiraya dan Penegakan Keadilan di Papua Tengah

MALANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMAPARA) Malang menyampaikan sikap tegas atas eskalasi konflik di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, yang dinilai berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian materiil, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat adat setempat.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan dalam kegiatan resmi yang berlangsung di Asrama Mahasiswa Papua Malang, Selasa (17/2/2026), sebagai respons atas meningkatnya ketegangan konflik di wilayah tersebut.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMAPARA) Malang menyatakan keprihatinan mendalam atas eskalasi konflik di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah. Situasi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, serta memperburuk stabilitas sosial masyarakat adat.

IPMAPARA menilai konflik yang melibatkan masyarakat Mee dan Kamoro membutuhkan perhatian serius pemerintah guna mencegah meluasnya kekerasan serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat. Konflik yang berulang dinilai tidak hanya mengancam keselamatan warga, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan keadilan.

Sebagai bentuk tanggung jawab moral serta komitmen terhadap perdamaian di Tanah Papua, IPMAPARA Malang menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

IPMAPARA Malang mendesak penghentian segera konflik antara masyarakat Mee dan Kamoro tanpa keterlibatan pihak luar yang berpotensi memperkeruh situasi. Organisasi ini menilai eskalasi kekerasan harus dihentikan melalui pendekatan damai dan perlindungan terhadap masyarakat sipil.

IPMAPARA juga menuntut penegakan hukum atas praktik penambangan ilegal oleh PT Zoomlion yang diduga menjadi pemicu konflik, serta mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk dalam kasus pembunuhan Pendeta Neles Peuki di Kapiraya.

Selain itu, IPMAPARA meminta penarikan pasukan gabungan TNI–Polri yang dikerahkan ke Kapiraya, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Deiyai, Dogiyai, dan Mimika mengambil tanggung jawab konkret dalam penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan masyarakat.

IPMAPARA Malang turut mendesak pemerintah memfasilitasi penetapan tapal batas wilayah adat, mencabut perizinan pos militer di Kampung Wakiya, menolak pemekaran DOB Provinsi Nemangkawi, serta meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah segera menurunkan tim penanganan konflik guna mencegah konflik berkepanjangan dan jatuhnya korban jiwa.

Ditempat yang sama, Penanggung Jawab IPMAPARA Malang, Veronika Dogomo, menegaskan bahwa konflik Kapiraya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu trauma sosial, pengungsian warga, serta keretakan hubungan antarmasyarakat adat yang selama ini hidup berdampingan.

“Saya menyatakan pendekatan keamanan semata tidak akan menyelesaikan akar persoalan. Pemerintah dinilai perlu mengedepankan dialog adat, rekonsiliasi berbasis kearifan lokal, serta penegakan hukum yang adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat,” kata Dogomo dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id, Selasa (17/2/2026) malam.

Menurut Vero, kehadiran negara harus dirasakan sebagai pelindung masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan penanganan konflik diharapkan mengutamakan keselamatan warga sipil, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kepastian hukum atas wilayah adat.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat Papua, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, dan pemerintah daerah untuk menahan diri serta membuka ruang dialog damai demi menjaga stabilitas, persatuan, dan masa depan generasi Papua yang aman dan bermartabat,” tegasnya Dogomo.

IPMAPARA Malang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian konflik Kapiraya secara damai, menolak segala bentuk kekerasan, serta memperjuangkan hak masyarakat adat atas tanah, kehidupan, dan masa depan masyarakat Mee dan Kamoro di Tanah Papua. [*].