IPMKY Kecam Rasisme di Yalimo, Desak Penegakan Keadilan untuk Korban

MERAUKE, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Yalimo (IPMKY) Kota Studi Merauke, Papua Selatan, menggelar konferensi pers pada Rabu (17/9/2025). Mereka mengecam keras insiden rasisme yang memicu kerusuhan di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, awal pekan ini.

Peristiwa bermula pada Senin (15/9/2025) ketika seorang siswa SMA Negeri 1 Elelim, Yalimo, melukis gambar di papan tulis. Lukisan itu mendapat apresiasi dari sebagian teman sekelas, namun seorang siswa non-OAP melontarkan komentar bernada rasis dengan menyamakan gambar dan wajah pelukis dengan “monyet”. Ucapan tersebut memicu kemarahan siswa-siswi OAP.

Keesokan harinya, Selasa (16/9/2025), siswa-siswi Papua menegur siswa yang mengucapkan hinaan tersebut. Ketegangan berujung pada perkelahian di sekolah, bahkan melibatkan guru yang berusaha melerai. Massa pelajar kemudian bergerak ke luar sekolah dan menyerang rumah serta kios keluarga siswa non-OAP yang melontarkan ujaran rasis. Situasi kian meluas menjadi kerusuhan yang menghanguskan sejumlah kios dan ruko di Elelim.

Aparat keamanan yang dikerahkan untuk mengendalikan situasi menembakkan senjata api. Dalam insiden tersebut, empat warga sipil OAP menjadi korban, termasuk seorang pemuda bernama Zadrak Yohame yang tewas tertembak. Jenazah korban telah dipulangkan ke kampung Hubakma, Elelim. Hingga kini, korban luka dari pihak non-OAP maupun aparat belum dapat dipastikan.

Menurut IPMKY, kematian Zadrak Yohame bukanlah kasus terpisah, melainkan bagian dari pola diskriminasi dan pendekatan represif negara di Tanah Papua.

“Kata ‘monyet’ bukan sekadar hinaan, tetapi simbol rasisme struktural yang telah lama dipakai untuk merendahkan martabat orang Papua,” tegas IPMKY dalam keterangan pers yang diterima tomei.id, Rabu, (17/9/2025).

Mahasiswa Yalimo juga menyinggung bahwa tindakan rasisme terhadap orang Papua bukanlah fenomena baru. Mereka mengaitkan kasus ini dengan pengalaman diskriminatif yang dialami mahasiswa Papua di berbagai kota studi di luar Papua.

“Rakyat Papua bukan monyet. Kami manusia ciptaan Tuhan dengan harkat dan martabat. Untuk mengakhiri diskriminasi dan rasisme, kami menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua,” tulis IPMKY dalam pernyataan sikap.

IPMKY mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk menaruh perhatian serius terhadap insiden di Yalimo dan menghentikan pola pendekatan militeristik di Papua. Mereka juga menyerukan dukungan masyarakat sipil dan komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menjamin keselamatan pelajar, mahasiswa, dan rakyat sipil Papua.

Adapun enam tuntutan yang disampaikan IPMKY yakni: mengutuk segala bentuk rasisme terhadap pelajar dan rakyat Yalimo; mengadili pelaku diskriminasi rasial di Yalimo; menghentikan praktik rasisme terhadap rakyat Papua di seluruh Tanah Papua; mengungkap dan menangkap pelaku penembakan yang menewaskan Zadrak Yohame; menarik kembali militer organik dan non-organik dari Yalimo serta seluruh Tanah Papua; serta mengakui bahwa hukum negara Indonesia selama ini bersifat diskriminatif terhadap rakyat Papua.

Enam poin tersebut menjadi dasar sikap IPMKY dalam melihat insiden di Yalimo bukan sekadar kericuhan lokal, melainkan cerminan persoalan struktural yang lebih luas. Menurut mereka, tragedi ini menunjukkan kegagalan negara dalam melindungi warga sipil Papua dari diskriminasi dan kekerasan, sekaligus memperlihatkan betapa rasisme telah menjadi pola yang terus berulang.

Dengan demikian, IPMKY menegaskan bahwa perjuangan melawan rasisme dan diskriminasi di Papua adalah perjuangan moral sekaligus kemanusiaan. Mereka menutup pernyataan dengan seruan agar semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas internasional, tidak lagi menutup mata terhadap penderitaan rakyat Papua. [*].