MALANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Moni (IPMMO) Koordinator Wilayah Jawa Timur–Bali menyatakan dukungan penuh terhadap Aksi Gerakan Pelajar, Mahasiswa, dan Rakyat Intan Jaya (GPMR-IJ) yang menuntut penghentian darurat militer serta penanganan serius terhadap krisis kemanusiaan di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rilis resmi IPMMO di Malang, Selasa (13/1/2026), sebagai respons atas konflik bersenjata yang terus berlangsung sejak 2019 hingga awal 2026 antara aparat keamanan negara dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
Koordinator IPMMO Jawa Timur–Bali, Josia Sani, menegaskan bahwa situasi keamanan di Intan Jaya telah melampaui batas kemanusiaan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sipil.
“Militerisasi wilayah sipil telah menjadikan kampung, sekolah, kebun, dan fasilitas publik sebagai zona tidak aman. Dalam kondisi seperti ini, rakyat kehilangan ruang hidup yang layak dan bermartabat,” ujar Josia Sani dalam keterangan pers yang diterima tomei, Rabu (14/1/2026).
Menurutnya, konflik berkepanjangan telah melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi rakyat. IPMMO mencatat sekitar 60 ribu warga Intan Jaya dan Puncak Jaya terpaksa mengungsi ke wilayah yang lebih aman seperti Timika dan Nabire, tanpa kepastian kapan dapat kembali ke kampung halaman.
“Kami melihat pengungsian massal ini sebagai tragedi kemanusiaan. Perempuan, anak-anak, dan lansia hidup dalam trauma, kekurangan pangan, dan keterbatasan akses layanan dasar,” katanya.
IPMMO juga mencatat dampak konflik sangat serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Dari 59 sekolah di Intan Jaya, 52 sekolah dilaporkan lumpuh total, sementara enam puskesmas dan fasilitas kesehatan tidak lagi berfungsi karena situasi keamanan yang tidak memungkinkan guru dan tenaga medis menjalankan tugas.
“Kehadiran aparat bersenjata dan operasi keamanan membuat tenaga pendidik dan tenaga kesehatan bekerja dalam tekanan dan ketakutan. Ini berdampak langsung pada meningkatnya angka putus sekolah, sakit, dan kematian warga,” tegas Josia.
Josia Sani menilai pendekatan keamanan yang selama ini ditempuh negara gagal menyentuh akar persoalan konflik dan justru memperlebar jarak antara negara dan masyarakat Papua.
“Yang dibutuhkan rakyat Intan Jaya adalah dialog, pemulihan, dan keadilan, bukan penambahan pasukan dan senjata,” ujarnya.
Sebagai bentuk sikap politik dan kemanusiaan, IPMMO Jawa Timur–Bali bersama GPMR-Intan Jaya mendesak Pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk segera memulihkan fungsi pemerintahan melalui penguatan suprastruktur dan infrastruktur daerah, sekaligus meminta Komnas HAM RI mengusut tuntas kasus penembakan warga sipil di Sugapa.
IPMMO juga menuntut agar seluruh warga yang mengungsi dapat segera dipulangkan ke kampung halaman masing-masing secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.
Selain itu, IPMMO dan GPMR-IJ mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar menarik 32 pos militer dari wilayah Intan Jaya, mendorong pemerintah daerah untuk menggerakkan pembangunan ekonomi berbasis rakyat, serta segera mengaktifkan kembali 42 sekolah yang lumpuh selama enam tahun terakhir akibat konflik bersenjata.
Josia menegaskan, sikap IPMMO tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral pelajar dan mahasiswa Moni terhadap penderitaan rakyat di tanah kelahiran mereka.
“Krisis kemanusiaan di Intan Jaya tidak boleh terus dibiarkan. Negara harus hadir dengan pendekatan kemanusiaan dan keadilan, bukan semata-mata kekuatan bersenjata,” pungkasnya. [*].
