ISMEI Wilayah XI Serahkan Rekomendasi Kebijakan ke DPR, Dorong Respons Cepat Pemerintah

JAYAPURA, TOMEI.ID | Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI resmi menyerahkan hasil kajian ilmiah dan draf rekomendasi kebijakan kepada DPR pada penutupan Temu Ilmiah ISMEI di Aula Kesusteran Maranatha, Perumnas I Waena, Kota Jayapura, Rabu (19/11/2025).

Rekomendasi tersebut merupakan rangkuman pemikiran mahasiswa dari lima kampus di wilayah Maluku dan Papua.

Koordinator Wilayah ISMEI XI, Galang Agustira K.H, menyampaikan bahwa dokumen yang mereka serahkan adalah hasil diskusi mendalam mengenai berbagai isu ekonomi di Indonesia Timur.

“Izin Pak, ini draf rekomendasi yang kami hasilkan dari kajian lima kampus. Harapan kami, dokumen ini bisa ditindaklanjuti secepatnya dan menjadi aspirasi masyarakat Indonesia Timur,” kata Galang.

Menurutnya, Galang menuturkan bahwa rekomendasi tersebut ditujukan kepada DPR serta pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya untuk menjadi dasar penguatan kebijakan pembangunan.

“Rekomendasi ini kami susun bersama. Izin Pak, kami berharap bisa diteruskan ke DPR, pemerintah provinsi, dan seluruh stakeholder untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Jayapura, Max Karubaba, S.E, yang menerima langsung rekomendasi ISMEI, menyatakan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa.

“Terima kasih. Saya menerima dan mengapresiasi rekomendasi kebijakan dari ISMEI Wilayah XI. Ini kegiatan yang sangat penting dan menunjukkan kualitas pemikiran mahasiswa,” ucap Max.

Ia menilai kontribusi mahasiswa ini sebagai bagian dari upaya kolektif mendorong percepatan pembangunan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

“Kami butuh gagasan seperti ini. Pemikiran mahasiswa sangat penting untuk kita kolaborasikan dalam pembangunan, baik di tingkat kota, provinsi, maupun nasional,” jelasnya.

Max memastikan bahwa dokumen tersebut tidak hanya akan dicatat, tetapi juga diteruskan kepada lembaga yang memiliki kewenangan.

“Ini akan saya teruskan ke DPRD kota, provinsi melalui fraksi kami, dan juga ke DPR RI agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan nasional yang lebih berpihak pada Indonesia Timur,” tegasnya. [*].