Petugas dari Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Tengah serta Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire sedang melayani proses perekaman e-KTP dan penginputan data Kartu Keluarga bagi warga binaan di Lapas Kelas IIB Nabire, Jumat (9/5/2025). (Foto: Humas Setda Papua Tengah).
NABIRE, TOMEI.ID | Janji Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa akhirnya tergenapi. Para warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nabire kini resmi memiliki administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (e-KTP), Jumat (9/5/2025).
Pemenuhan hak sipil warga binaan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Gubernur Meki Nawipa ke Lapas tersebut pada Sabtu (29/3/2025). Saat itu, Gubernur menegaskan pentingnya kepemilikan Adminduk sebagai bagian dari pembinaan serta pengakuan identitas hukum bagi para narapidana.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, menyebut layanan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen pemerintah provinsi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke lapas.
“Untuk menindaklanjuti janji Pak Gubernur, kami menyurati pihak Lapas guna meminta data warga binaan yang belum memiliki KK dan e-KTP. Data tersebut lalu diproses untuk pelayanan penginputan dan perekaman,” jelas Yeremias.
Pelayanan dilakukan pada Jumat (9/5/2025) di Lapas Kelas IIB Nabire oleh tim dari Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Tengah yang bekerja sama dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Nabire. Proses ini menggunakan perangkat perekaman milik Dukcapil Nabire.
“Hasil pelayanan akan diproses oleh Dinas Dukcapil Nabire dan selanjutnya diserahkan ke Lapas untuk dibagikan kepada warga binaan,” tambah Yeremias.
Sebelumnya, Gubernur Nawipa dalam kunjungannya menyatakan bahwa pembinaan warga binaan harus diarahkan pada peningkatan keterampilan dan kesiapan kembali ke masyarakat. Ia menegaskan pentingnya legalitas identitas sebagai syarat dasar pemberdayaan.
“Pemerintah provinsi sudah mendukung program peternakan di Lapas. Sekarang kita maksimalkan juga kepemilikan KK dan e-KTP agar mereka siap mandiri setelah menjalani masa hukuman,” ujar Gubernur Nawipa.
Langkah ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kelompok marjinal di wilayah Papua Tengah. [*]
NABIRE, TOMEI.ID | Sebanyak 919 aparatur resmi diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan…
MANOKWARI, TOMEI.ID | Anggota DPD RI asal Papua Barat, Lameck Dowansiba, menegaskan noken bukan sekadar…
WAMENA, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah…
NABIRE, TOMEI.ID | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Papua Tengah,…
NABIRE, TOMEI.ID | Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, resmi meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik…
NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara…