PANIAI, TOMEI.ID | Situasi keamanan di Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai, dilaporkan mengalami eskalasi ketegangan setelah ratusan personel Marinir Angkatan Laut (AL) bersenjata lengkap didrop pada Selasa (28/10/2025) dini hari, sekitar pukul 03.00 WIT.
Berdasarkan laporan lapangan, kehadiran pasukan tersebut diduga mengambil alih sejumlah fasilitas publik, termasuk puskesmas, kantor distrik, dan pemukiman warga. Situasi ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, sementara aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan dilaporkan berhenti total.
Hal tersebut disampaikan oleh Jhemzz Nawipa, Koordinator Umum Koalisi Masyarakat Anti-Militerisme (KAMAM) Paniai, dalam aksi damai di Enarotali, Jumat (31/10/2025).
“Pendropan pasukan Marinir ini membuat masyarakat ketakutan. Fasilitas publik lumpuh, sekolah dan puskesmas tidak lagi beroperasi karena tenaga pendidikan dan kesehatan menghilang akibat intimidasi,” ujar Nawipa.
Ia menjelaskan, praktik pendudukan aparat di wilayah sipil bukan hal baru. Sejak Agustus 2025, pasukan Rajawali dan unsur militer lainnya dilaporkan menduduki dusun, bukit, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan gereja di sejumlah distrik di Paniai.
“Kondisi ini sangat meresahkan warga sipil. Aktivitas sosial dan ekonomi terhenti total. Ini bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang nyata,” tegasnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, KAMAM Paniai menyampaikan tujuh tuntutan utama yang menegaskan sikap penolakan terhadap militerisasi di wilayah adat mereka. Pertama, pemerintah diminta segera menarik pasukan Marinir Angkatan Laut dari Distrik Ekadide, Kabupaten Paniai.
Kedua, menarik satuan pasukan Rajawali dari Distrik Agadide. Ketiga, menolak pengiriman pasukan militer, baik organik maupun non-organik, ke wilayah Paniai dan Papua secara keseluruhan. Keempat, menolak pembangunan pos-pos militer di seluruh pelosok Kabupaten Paniai karena dinilai menimbulkan rasa takut dan mengganggu kehidupan masyarakat sipil.
Kelima, mengecam segala bentuk tindakan kekerasan, teror, dan intimidasi terhadap warga sipil. Keenam, menolak penggunaan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan gereja oleh aparat keamanan karena dianggap mencederai fungsi pelayanan publik.
Ketujuh, KAMAM Paniai mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk segera menarik seluruh pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua sebagai langkah nyata menuju situasi yang damai, bermartabat, dan berkeadilan bagi rakyat Papua.
Mereka juga menolak penggunaan fasilitas publik seperti puskesmas, sekolah, dan gereja oleh aparat keamanan, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin untuk menarik seluruh pasukan TNI/Polri dari Tanah Papua.
KAMAM Paniai menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga perjuangan damai dan menjunjung keadilan sosial sebagai jalan menuju Papua yang aman dan bermartabat. [*].
