Kapolda Papua Tengah Ajak Pemda se-Tanah Papua Bersatu Tangani Karhutla di Papua Selatan

NABIRE, TOMEI.ID | Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jermias Rontini mengajak seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua memperkuat sinergi dan mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Provinsi Papua Selatan yang mencatat jumlah titik panas dan luas area terindikasi terdampak terbesar di wilayah Tanah Papua.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (Sipongi) Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026, tercatat 5.184 titik panas di enam provinsi di Tanah Papua, dengan total luas area terindikasi terdampak mencapai 33.797,54 hektare. Dari jumlah tersebut, Papua Selatan mencatat 4.497 titik panas dengan luas area 25.838,53 hektare.

Kapolda menyampaikan ajakan tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan se-Tanah Papua yang berlangsung di ruang rapat Gubernur Papua Tengah, Kamis (15/10/2026).

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemerintah daerah dan instansi terkait agar upaya pemadaman serta pencegahan dapat berjalan secara terpadu.

“Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama semua pihak. Kami berharap seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua dapat bahu-membahu, saling mendukung, dan bersinergi untuk membantu memadamkan api sehingga kebakaran dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan,” ujar Jermias.

Ia menegaskan, dampak kebakaran hutan dan lahan tidak hanya dirasakan masyarakat yang berada di sekitar lokasi kebakaran, tetapi juga berpotensi meluas ke wilayah lain akibat penyebaran asap. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena dapat mengganggu kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sehari-hari.

“Dampak karhutla ini sangat luas, bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari. Asap kebakaran dapat menyebar hingga ke wilayah lain di Tanah Papua, sehingga perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Karena itu, Kapolda berharap penanganan karhutla dilaksanakan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Selain mempercepat pemadaman, langkah pencegahan juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi munculnya titik api baru.

Menurutnya, edukasi kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat diharapkan tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar karena tindakan tersebut dapat memicu kebakaran yang meluas dan sulit dikendalikan.

“Kita juga perlu mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Upaya pencegahan ini penting dilakukan,” katanya.

Polda Papua Tengah Tingkatkan Kesiapsiagaan

Selain mendorong koordinasi antarpemerintah daerah, Jermias menegaskan bahwa jajaran Polda Papua Tengah telah diinstruksikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat dalam penanganan karhutla. Upaya tersebut mencakup penguatan langkah pencegahan, pemantauan potensi kebakaran, serta penyampaian imbauan kepada masyarakat.

“Untuk Polda Papua Tengah, saya telah menginstruksikan jajaran agar meningkatkan kesiapsiagaan dan bergerak cepat dalam penanganan karhutla. Utamakan langkah pencegahan dan berikan imbauan kepada masyarakat agar tidak membakar hutan maupun lahan, khususnya di kawasan gambut,” tegas Kapolda.

Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap paparan asap kebakaran dan mengambil langkah perlindungan diri, terutama ketika kualitas udara memburuk akibat asap karhutla.

“Masyarakat kami imbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara dipenuhi asap. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak mendesak dan segera mencari pertolongan medis apabila mengalami gangguan pernapasan,” imbaunya.

Kapolda berharap sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi teknis, dan masyarakat dapat mempercepat pengendalian kebakaran sekaligus mencegah meluasnya dampak karhutla di Tanah Papua.

Papua Selatan Catat 4.497 Titik Panas

Data Sipongi Kementerian Kehutanan per 14 Oktober 2026 menunjukkan bahwa sebaran titik panas dan luas area terindikasi terdampak karhutla di enam provinsi di Tanah Papua masih memerlukan perhatian serius. Papua Selatan menjadi wilayah dengan angka tertinggi, disusul Papua Tengah, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua.

Di Papua Selatan, luas area terindikasi terdampak mencapai 25.838,53 hektare dengan 4.497 titik panas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 363 titik masuk kategori tinggi, 3.865 titik kategori sedang, dan 269 titik kategori rendah.

Di Papua Tengah, luas area terindikasi terdampak tercatat 2.519,88 hektare dengan 221 titik panas. Rinciannya, tujuh titik kategori tinggi, 211 titik kategori sedang, dan tiga titik kategori rendah.

Sementara itu, Papua Barat mencatat luas area terindikasi terdampak 2.496,39 hektare dengan 167 titik panas. Sebanyak lima titik masuk kategori tinggi, 160 titik kategori sedang, dan dua titik kategori rendah.

Di Papua Pegunungan, luas area terindikasi terdampak mencapai 1.681,43 hektare dengan 258 titik panas. Dari jumlah tersebut, 32 titik masuk kategori tinggi, 221 titik kategori sedang, dan lima titik kategori rendah.

Adapun Papua Barat Daya mencatat luas area terindikasi terdampak 716,70 hektare dengan 17 titik panas yang seluruhnya masuk kategori sedang berdasarkan data tersebut.

Sementara itu, Provinsi Papua mencatat luas area terindikasi terdampak 544,61 hektare dengan 24 titik panas yang masuk kategori sedang.

Data tersebut menjadi gambaran perlunya koordinasi lintas daerah dalam penanganan karhutla, terutama untuk memperkuat upaya pemadaman, mencegah munculnya titik api baru, serta mengurangi risiko dampak asap terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. [*].