Kasus Penembakan Anggota TNI di Papua, Seruan Keadilan Mengemuka

KEEROM, TOMEI.ID | Insiden penembakan yang melibatkan sesama anggota TNI, peristiwa ini menewaskan Praka Petrus Muenda, anggota Kodim 1715/Yahukimo, yang diketahui berstatus disersi, terjadi di Kampung Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, pada Minggu (7/9/2025) sekitar pukul 08.00 WIT.

Korban diduga ditembak oleh Kapten Inf John, Komandan Tim Satgas Ketapang Swasembada BAIS, setelah keduanya terlibat cekcok di lokasi kejadian. Menurut keterangan saksi, saat itu korban tengah membantu warga mengaduk semen sebelum pelaku datang dengan kondisi emosi. Pertengkaran yang memanas kemudian berujung pada tindakan penembakan menggunakan pistol revolver dengan tiga tembakan yang mengenai kepala korban. Praka Petrus Muenda meninggal dunia di tempat kejadian.

Peristiwa tersebut menimbulkan kepanikan di kalangan warga sekitar. Sebagian berupaya memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Hingga saat ini, motif penembakan masih belum dipastikan. Informasi yang berkembang menyebutkan adanya persoalan pribadi antara keduanya, sementara pihak pelaku mengklaim tindakannya merupakan bentuk pembelaan diri.

Situasi keamanan di Distrik Waris dilaporkan belum sepenuhnya kondusif. Masyarakat setempat bahkan berencana mendatangi Polsek Waris untuk meminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut.

Direktur PAK HAM Papua, Mathius Murib, menilai peristiwa ini kembali menambah daftar panjang kasus kekerasan bersenjata di Papua yang melibatkan aparat negara. Ia menegaskan, pimpinan TNI harus segera mengambil langkah tegas terhadap oknum pelaku.

“Kami mendesak Pimpinan TNI segera menindak atau mengusut tuntas oknum anggota yang melakukan tindakan sewenang-wenang dan menembak mati orang lain tanpa prosedur hukum yang benar,” tegas Murib dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2025).

PAK HAM Papua juga menyerukan agar rasa keadilan bagi korban dan keluarganya ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut lembaga ini, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan adanya pemulihan bagi keluarga korban serta jaminan agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

“Aparat keamanan harus menghormati HAM dan melindungi warga sipil dari perilaku kekerasan. Penting untuk menciptakan kondisi aman, damai, dan kondusif di Tanah Papua,” tambahnya, seraya menekankan bahwa penghormatan terhadap hak-hak dasar masyarakat adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan membangun kepercayaan antara negara dan rakyat Papua.

Lebih lanjut, Murib menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua. Ia kembali mendorong pemerintah Indonesia agar mengambil langkah nyata dalam mencegah kekerasan dan mewujudkan keadilan.

“Hentikan kekejaman dan wujudkan damai,” pungkas Mathius Murib, menegaskan bahwa pengusutan tuntas kasus penembakan di Keerom bukan hanya soal menegakkan hukum, tetapi juga menjadi momentum penting bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk membangun kembali rasa percaya masyarakat Papua terhadap negara serta menghadirkan kedamaian yang berkeadilan. [*].