Kehadiran ASN Papua Baru 80 Persen, Transportasi Uji Disiplin dan Ketahanan Birokrasi

JAYAPURA, TOMEI.ID | Hari pertama kerja pasca-libur Idulfitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua belum sepenuhnya mencerminkan pemulihan birokrasi yang solid. Tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) yang baru mencapai sekitar 80 persen menjadi indikator bahwa sistem pelayanan publik masih dalam fase penyesuaian.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, menyatakan sebagian besar pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) telah kembali menjalankan tugas. Namun, dari total 42 OPD, masih terdapat sejumlah instansi yang belum sepenuhnya aktif.

“Dari 42 OPD, masih ada beberapa yang pimpinan dan pegawainya belum hadir karena kendala transportasi, keterbatasan akses, jadwal penerbangan, dan hambatan mobilitas daerah,” ujarnya di Jayapura.

Ia menjelaskan, keterlambatan kehadiran ASN didominasi oleh terbatasnya akses penerbangan dari berbagai wilayah menuju Jayapura, terutama dari daerah yang konektivitasnya belum stabil pasca-arus balik Lebaran.

“Ada yang belum mendapatkan tiket pesawat karena penerbangan tidak setiap hari, dan ada juga yang masih dalam perjalanan dari luar daerah, akibat keterbatasan akses, tingginya permintaan, serta jadwal yang tidak menentu,” jelasnya.

Kondisi ini kembali menegaskan persoalan mendasar di Papua: keterbatasan konektivitas bukan sekadar hambatan teknis, melainkan faktor struktural yang berdampak langsung pada mobilitas aparatur dan efektivitas pelayanan publik.

Untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan, Sekda Papua melakukan pemantauan langsung ke sejumlah instansi strategis, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Pekerjaan Umum.

Hasil pemantauan menunjukkan aktivitas perkantoran mulai berjalan, namun belum sepenuhnya stabil dan masih dalam tahap normalisasi, dengan ritme kerja yang belum konsisten, adaptasi internal, dan koordinasi yang masih terbatas.

“Saya sudah cek langsung, sebagian besar pegawai sudah mulai masuk dan aktivitas perkantoran berjalan, meski efektivitas kerja, disiplin waktu, dan produktivitas masih perlu ditingkatkan,” katanya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengimbau ASN yang masih berada di luar daerah agar segera kembali bertugas, guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.

Namun demikian, capaian kehadiran yang belum maksimal menjadi catatan serius bagi evaluasi disiplin aparatur, sekaligus menggarisbawahi lemahnya dukungan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala berulang.

Di Papua, efektivitas birokrasi tidak hanya ditentukan oleh komitmen individu ASN, tetapi juga oleh kemampuan sistem dalam mengatasi hambatan geografis yang kompleks.

Tanpa pembenahan konektivitas yang berkelanjutan, keterlambatan pasca-libur berpotensi terus menjadi siklus tahunan yang menghambat kinerja pemerintahan dan pelayanan publik secara luas. [*].