Berita

Kematian Elki Wunungga Picu Sorotan, Tokoh Bokondini Minta Polda Bertindak Terbuka

JAYAPURA, TOMEI.ID | Desakan terhadap aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penembakan warga sipil di Distrik Bokondini, Kabupaten Tolikara, terus menguat.

Hingga pertengahan Mei 2026, penanganan kasus yang menewaskan almarhum Elki Wunungga dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan, memicu kekecewaan keluarga korban dan masyarakat setempat.

Peristiwa penembakan tersebut terjadi pada 14 April 2026 di wilayah Mairini, Distrik Bokondini. Namun, hampir satu bulan pascakejadian, proses penyelidikan dinilai berjalan lamban dan minim keterbukaan kepada publik.

Sorotan itu datang dari tokoh intelektual asal Bokondini sekaligus Ketua DPD Generasi Muda Kiara Papua Pegunungan, Yunus Penggu. Ia meminta Polda Papua bertindak terbuka dan profesional dalam menangani perkara tersebut.

“Kami sangat kecewa atas kurangnya transparansi dan kejelasan langkah-langkah yang diambil oleh Polda Papua terkait peristiwa penembakan warga sipil di wilayah Mairini, Distrik Bokondini, pada 14 April 2026. Hingga hari ini belum ada tanda-tanda kemajuan berarti,” ujar Yunus Penggu kepada tomei.id dalam keterangan di Jayapura, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yunus, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan perkembangan penyelidikan secara terbuka, terutama kepada keluarga korban yang hingga kini masih menunggu kepastian hukum.

Ia menilai keterbukaan dalam proses penyidikan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sekaligus memastikan tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa penanganan serius.

Selain itu, Yunus mendesak pihak-pihak yang diduga terlibat dalam insiden penembakan segera dipanggil dan diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menuntut dengan tegas adanya keterbukaan dan transparansi penuh dalam pengusutan kasus ini. Kami juga berharap Polda Papua memerintahkan Kasat Reskrim Polres Tolikara untuk segera melaksanakan gelar perkara, sebagaimana seharusnya sudah dilakukan pada Jumat pekan lalu,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia berharap proses hukum berjalan profesional, objektif, dan bebas dari intervensi agar rasa keadilan benar-benar dirasakan keluarga korban maupun masyarakat Kabupaten Tolikara secara luas.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan kekerasan terhadap warga sipil di wilayah pegunungan Papua yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan besar terkait proses penegakan hukumnya. [*].

Redaksi Tomei

Recent Posts

Program Vokasi Freeport Raih Penghargaan ESDM, 4.500 Pemuda Papua Telah Dilatih

JAKARTA, TOMEI.ID | Komitmen pengembangan sumber daya manusia Papua melalui pendidikan vokasi mendapat pengakuan pemerintah,…

10 jam ago

ROAD TO FINAL: Jadwal Duel Maut Semifinal Pemuda Baptis Cup 2026 Resmi Dirilis

WAMENA, TOMEI.ID | Jalan menuju tahta juara Pemuda Baptis Cup 2026 akhirnya terbuka. Panitia resmi…

24 jam ago

TPNPB KODAP XVI Yahukimo Klaim Eksekusi Jems Woko, Sebut Agen Intelijen

YAHUKIMO, TOMEI.ID | Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Komando Daerah Pertahanan (KODAP) XVI Yahukimo…

1 hari ago

Mahasiswa Paniai Raya di Malang Sampaikan Pernyataan Sikap Terkait Situasi Keamanan di Paniai

MALANG, TOMEI.ID | Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua Paniai Raya (IPMAPAPARA) se-Malang Raya bersama mahasiswa…

2 hari ago

Komandan Sandi Sultan: Brimob Lahir dari Masyarakat dan Harus Kembali untuk Masyarakat

NABIRE, TOMEI.ID | Komandan Satuan Brimob Polda Papua Tengah, Kombes Pol. Sandi Sultan, menegaskan bahwa…

3 hari ago

Kapolda Papua Tengah: Brimob Jangan Hanya Dikenal Sangar, tetapi Harus Humanis dan Dekat dengan Rakyat

NABIRE, TOMEI.ID | Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini, meminta Korps Brimob Polri tidak…

3 hari ago