Kemendikdasmen Janji akan Buka Layanan Konsultasi dalam Penyusunan Dokumen Mulok oleh KPA Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP berhasil menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pembelajaran Mendalam terkait penyusunan muatan lokal di Nabire, Papua Tengah, pada 23 Agustus 2025.

Kegiatan tersebut menegaskan pentingnya pendidikan yang responsif terhadap potensi dan kebutuhan daerah sebagai kunci menciptakan pembelajaran yang bermakna dan memberdayakan. Melalui FGD, berbagai pemangku kepentingan dilibatkan untuk merumuskan kerangka muatan lokal yang sesuai konteks budaya, potensi sumber daya, serta tantangan khas Papua Tengah.

Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran BSKAP Kemendikdasmen, Dr. Laksmi Dewi, menyampaikan bahwa forum FGD berfungsi sebagai ruang konfirmasi atas kebutuhan nyata di lapangan sekaligus penguat arah kebijakan pendidikan daerah.

“Melalui FGD ini kita memperoleh masukan strategis dalam menyusun peta jalan pengembangan muatan lokal, baik dari sisi substansi maupun pendekatan implementasi di satuan pendidikan,” ujarnya.

FGD yang digelar di Nabire berhasil menuntaskan tahapan analisis kebutuhan dan pemetaan substansi muatan lokal. Selanjutnya, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) bersama tim pengembang kurikulum Papua Tengah akan menyusun capaian pembelajaran, perangkat ajar (rencana pembelajaran, buku, modul), rancangan regulasi (SK tim pengembang, Pergub/Perda implementasi), rencana pelatihan guru, hingga tahap perintisan implementasi dan evaluasi.

Sebagai konteks, Papua Tengah tengah menghadapi tantangan serius dengan akumulasi kasus HIV/AIDS mencapai 23.188 jiwa hingga Maret 2025. Karena itu, pendidikan muatan lokal di bidang kesehatan dan pencegahan penyakit dipandang strategis untuk memperkuat literasi peserta didik sekaligus mendukung program pembangunan daerah.

Kemendikdasmen melalui Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi proses pengembangan muatan lokal di Papua Tengah. Upaya ini dipandang strategis untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, sekaligus mengintegrasikan potensi daerah, budaya, serta isu krusial seperti penanggulangan HIV/AIDS ke dalam sistem pendidikan.

“Kami akan memberikan fasilitasi berupa layanan konsultasi dan penjaminan mutu dalam penyusunan dokumen muatan lokal ke depan,” terangnya, Dr. Laksmi Dewi, menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan berkelanjutan.

Dengan tersusunnya peta jalan muatan lokal, diharapkan satuan pendidikan di Papua Tengah dapat mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, serta berkontribusi nyata terhadap penanggulangan permasalahan sosial, termasuk epidemi HIV/AIDS. [*].