Ketua Dewan Adat Mee-Pago Desak Hentikan Blok Wabu dan Minta Pemerintah Evaluasi Total Otsus Papua

WONDAMA, TOMEI.ID | Ketua Dewan Adat Wilayah Mee-Pago sekaligus Ketua Dewan Adat Daerah Intan Jaya, Wolter Belau, melontarkan kritik keras terhadap konflik kemanusiaan, eksploitasi sumber daya alam, hingga pelaksanaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam Sidang Pleno XIX Dewan Adat Papua yang berlangsung di Teluk Wondama, Papua Barat, pada 19–21 Mei 2026.

Dalam forum adat tersebut, Wolter Belau secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana eksploitasi tambang Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat serta berpotensi merusak hutan, situs budaya, dan ruang hidup orang asli Papua di wilayah pedalaman.

Menurutnya, proyek pertambangan berskala besar di wilayah Intan Jaya tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi menghancurkan identitas budaya masyarakat adat yang selama ini hidup bergantung pada tanah, hutan, dan sumber daya alam warisan leluhur.

“Tanah, hutan, dan situs adat adalah identitas serta sumber kehidupan masyarakat adat Papua. Jika itu dirusak, maka yang dihancurkan bukan hanya alam, tetapi masa depan orang Papua,” tegas Wolter Belau dalam sidang pleno tersebut.

Selain menyoroti persoalan pertambangan, Wolter Belau juga mengkritik situasi keamanan di Intan Jaya yang dinilai semakin memperburuk kondisi sosial masyarakat sipil di daerah konflik.

Ia secara terbuka menolak keberadaan aparat non-organik di wilayah Intan Jaya karena dinilai telah memicu ketakutan, tekanan psikologis, serta memperluas dampak konflik terhadap masyarakat adat yang tidak terlibat dalam pertikaian bersenjata.

Menurut Belau, konflik bersenjata yang berlangsung selama ini tidak hanya menimbulkan korban dari pihak yang bertikai, tetapi juga menyeret warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan masyarakat biasa yang hidup di kampung-kampung pedalaman.

Ia mengatakan kondisi tersebut berdampak serius terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi masyarakat, hingga stabilitas sosial masyarakat adat yang terus mengalami kemerosotan akibat konflik berkepanjangan.

“Konflik ini membuat masyarakat hidup dalam ketakutan dan kehilangan akses terhadap pelayanan dasar yang seharusnya dijamin negara,” katanya.

Belau menilai situasi konflik dan kekerasan tidak hanya terjadi di Intan Jaya, tetapi juga meluas ke sejumlah wilayah lain di Tanah Papua seperti Paniai, Deiyai, Dogiyai, Nabire Gunung, hingga Sorong Raya.

Dalam pleno tersebut, Wolter Belau turut menyoroti pelaksanaan Dana Otonomi Khusus Papua yang dinilai belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat adat meskipun telah berjalan selama kurang lebih 26 tahun.

Menurutnya, pemanfaatan Dana Otsus hingga kini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat di kampung-kampung dan wilayah pedalaman Papua, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.

Ia bahkan menilai Dana Otonomi Khusus lebih banyak berputar di kalangan elite pemerintahan dibanding benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil di Tanah Papua.

“Sejak Indonesia masuk ke Papua tahun 1963 hingga 2026, masyarakat Papua masih mempertanyakan keberhasilan pembangunan dan masa depan orang asli Papua,” ujar Belau.

Karena itu, ia mendesak pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua agar benar-benar berpihak pada perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat dan masa depan orang asli Papua.

Belau juga meminta pemerintah Indonesia membuka ruang dialog yang damai, terbuka, dan bermartabat antara Pemerintah Republik Indonesia dan orang Papua guna mencari solusi adil terhadap konflik berkepanjangan di Tanah Papua.

Menurutnya, pendekatan dialogis yang mengedepankan nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap martabat masyarakat adat, dan keterlibatan pihak-pihak netral menjadi jalan penting untuk membangun kepercayaan dan perdamaian berkelanjutan di Papua.

Di akhir penyampaiannya, Wolter Belau turut mengumumkan bahwa Konferensi Dewan Adat Wilayah Mee-Pago akan digelar pada 11–13 Juni 2026 di Timika sebagai bagian dari konsolidasi masyarakat adat di wilayah Mee-Pago. [*].