Ketua DPW PKB Papua Pegunungan Kritik Anggota MRP, Soroti Disiplin dan Mekanisme Kelembagaan

WAMENA, TOMEI.ID | Ketua DPW PKB Papua Pegunungan, Asis Lani, melontarkan kritik keras terhadap anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), Ismail Asso, terkait segala pernyataan yang disampaikan  ke publik dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan etika dan tata tertib kelembagaan.

“Asosiasi media akhir-akhir ini menyoroti seakan-akan saudara Ismail Asso sebagai aktivis. Padahal beliau adalah anggota MRP yang seharusnya bekerja sesuai mekanisme dan tata tertib. Jangan seakan-akan jadi aktivis lalu keluarkan pernyataan ke media,” ujar Asis Lani kepada wartawan, Kamis (24/4/2026).

Asis menegaskan, selama kurang lebih dua setengah tahun terakhir, Ismail Asso disebut tidak aktif menjalankan tugas sebagai anggota MRP. Karena itu, ia menilai kritik yang disampaikan kepada pemerintah provinsi tidak memiliki dasar yang kuat secara kelembagaan.

“Selama dua setengah tahun itu Pak Ismail sendiri tidak pernah masuk kantor. Seharusnya kalau ada masalah, beliau koordinasi dengan ketua MRP, duduk satu meja, membuat surat resmi, lalu meminta audiensi dengan gubernur. Bukan bicara di luar mekanisme,” tegasnya.

Lebih lanjut, Asis menilai pernyataan yang disampaikan ke ruang publik justru berpotensi mencoreng nama baik lembaga MRP. Ia mengingatkan bahwa fungsi utama MRP adalah memperjuangkan hak-hak orang asli Papua melalui jalur formal, bukan melalui pernyataan terbuka tanpa prosedur.

“Kalau hanya berkoar tanpa jalur resmi, itu sama saja seperti anak kecil minta gula-gula. Fungsi MRP bukan mengkritik kinerja gubernur secara langsung, melainkan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua Pegunungan melalui regulasi serta koordinasi dengan DPR dan pemerintah provinsi,” ujarnya.

Asis menekankan pentingnya menjaga marwah lembaga dengan kembali pada mekanisme yang telah diatur. Ia juga menyarankan agar Ismail Asso segera kembali menjalankan tugas dan berkoordinasi secara resmi.

“Saran saya, saudara Ismail Asso kembali ke Wamena, koordinasi dengan pimpinan MRP, lalu menyurati gubernur untuk audiensi. Kalau hanya melalui sorotan media, masalah tidak akan selesai,” tutupnya. [*].