Klaim Tapal Batas Kapiraya Dinilai Picu Ancaman Nyawa, DPRK Dogiyai Desak Dialog Adat dan Evaluasi Peran Tokoh

DOGIYAI, TOMEI.ID | Klaim sepihak atas tapal batas wilayah Kapiraya dinilai berpotensi memicu konflik antarsuku dan mengancam keselamatan warga sipil. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Dogiyai mendesak agar persoalan tersebut segera diselesaikan melalui dialog adat yang sah dan bermartabat guna mencegah konflik berulang.

Sorotan tersebut mengemuka menyusul meningkatnya ketegangan sosial di wilayah Kapiraya, yang dalam beberapa peristiwa telah berujung pada korban jiwa. Kondisi ini menegaskan pentingnya penyelesaian tapal batas secara adil, terbuka, dan berlandaskan kearifan lokal.

Anggota DPRK Dogiyai dari Fraksi PKS, Korneles Kotouki, meminta tokoh adat Suku Kamoro menghentikan segala bentuk klaim dan manuver yang berpotensi memperkeruh situasi. Menurut Korneles, persoalan tapal batas bukan isu sepihak, melainkan menyangkut hak dan keselamatan dua komunitas adat yang terdampak langsung.

“Tapal batas Kapiraya tidak bisa diklaim sepihak. Persoalan ini harus dibicarakan secara adat antara Suku Mee dan Suku Kamoro. Jika tidak, yang dipertaruhkan adalah nyawa manusia,” ujar Korneles dalam keterangan tertulis kepada redaksi tomei.id, Senin (15/12/2025).

baca juga: Jaga Dogiyai Tetap Kondusif Jelang Natal, Anggota DPRK Korneles Kotouki Tekankan Tanggung Jawab Kolektif Warga

Peringatan tersebut diperkuat oleh adanya korban jiwa dalam dinamika konflik sosial di wilayah tersebut. Korneles menyinggung meninggalnya seorang hamba Tuhan, almarhum Pdt. Neles Peuki, sebagai pengingat bahwa konflik yang tidak dikelola secara bijak selalu berujung pada kerugian kemanusiaan yang tidak tergantikan.

“Nyawa manusia itu sangat berharga. Kehilangan satu nyawa saja sudah terlalu mahal untuk sebuah klaim wilayah yang belum disepakati,” katanya.

Sebagai putra asli Ogeiye, Korneles menyampaikan keprihatinan atas situasi yang terus berulang tanpa penyelesaian yang jelas. Ketiadaan dialog adat yang terbuka dan setara, menurut Korneles, justru membuka ruang bagi provokasi dan kepentingan tertentu yang mengabaikan keselamatan masyarakat.

“Sekali lagi saya tegaskan, hentikan cara-cara yang menjadikan nyawa manusia sebagai taruhan. Saya bersuara karena kecintaan saya kepada masyarakat,” tegasnya.

Korneles juga menyoroti momentum peringatan kelahiran Yesus Kristus yang jatuh pada bulan suci. Momentum tersebut, menurutnya, seharusnya dimaknai sebagai refleksi bersama bagi seluruh pihak untuk menahan diri, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan menjaga perdamaian.

“Ini bulan kudus. Seharusnya menjadi waktu untuk saling menghargai dan menjaga kedamaian, serta memperkuat persaudaraan, bukan mencari celah untuk memperpanjang konflik,” tambahnya.

Hingga kini, belum terdapat pernyataan resmi terkait pembentukan forum dialog adat bersama antara Suku Mee dan Suku Kamoro yang difasilitasi pemerintah daerah. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran negara dan tokoh adat dalam mencegah konflik berulang di Kapiraya.

“Sebelum tapal batas disepakati secara adat dan diakui secara resmi, secara menyeluruh, jangan ada pihak yang memanfaatkan situasi hingga mengorbankan nyawa manusia,” tandas Korneles. [*].