KNPB Yahukimo Desak Penghentian Operasi Militer dan Perlindungan Warga Sipil

YAHUKIMO | TOMEI.ID | Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yahukimo mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait situasi keamanan dan kemanusiaan yang memburuk di Kabupaten Yahukimo serta sejumlah wilayah konflik lainnya di Papua.

Dalam siaran pers yang diterima tomei.id pada Selasa (30/12/2025), KNPB menyoroti dinamika keamanan di Yahukimo menjelang akhir tahun yang diwarnai penambahan personel keamanan secara masif melalui jalur sungai, udara, dan darat. Penempatan personel dalam jumlah besar ini dinilai memicu ketakutan luar biasa di tengah masyarakat.

“Hal ini berkontribusi langsung pada bertambahnya arus pengungsian warga sipil di beberapa titik,” ujarnya dalam pernyataan tersebut.

KNPB secara spesifik mengutuk keras tindakan brutal aparat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Mereka menyebut nama-nama warga sipil yang menjadi korban penembakan hingga meninggal dunia, yakni Tobias Silak, Viktor Deal, dan Listin Atis Sam. Selain itu, pengeboman militer di Yahukimo dilaporkan melukai warga sipil lainnya, termasuk Liatin Atis Sam dan Agus Magayang.

“Kami mendesak agar operasi militer ofensif, serangan udara, pengeboman kampung, dan penangkapan liar segera dihentikan guna menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil,” katanya menegaskan.

Situasi kemanusiaan ini, menurut KNPB, telah berlangsung selama dua tahun terakhir di berbagai wilayah seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, Ilaga, hingga Pegunungan Bintang. Eskalasi kekerasan ini menyebabkan masyarakat kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar.

Melalui seruan tersebut, KNPB Yahukimo menuntut penarikan pasukan non-organik dari seluruh tanah Papua dan meminta TNI-Polri maupun TPNPB untuk wajib melindungi rakyat sipil dalam aktivitas konflik bersenjata. Mereka juga mendesak pembukaan akses tanpa syarat bagi PBB, jurnalis internasional, dan lembaga kemanusiaan.

“Kami meminta diterimanya misi pencari fakta PBB (Commission of Inquiry) untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penyiksaan, dan kekerasan seksual,” tegasnya.

Terkait isu sumber daya alam, KNPB meminta penghentian ekspansi industri ekstraktif seperti Freeport, Blok Wabu, sawit, Food Estate, serta rencana tambang emas di Distrik Langda, Soba, dan Obio. Masyarakat di 51 distrik Yahukimo diserukan untuk tidak menjual tanah dan hutan mereka kepada pihak perusahaan maupun pemerintah. KNPB juga menuntut pengembalian tanah adat yang diambil tanpa izin untuk pembangunan pos-pos militer.

Pada bagian akhir pernyataan, KNPB mendesak pembebasan seluruh tahanan politik Papua tanpa syarat, termasuk pelajar dan anak-anak, secara khusus Ivan Kabak, Son Balinga, dan Iron Heluka yang ditahan di Yahukimo.

Sebagai solusi final, KNPB mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme politik yang bermartabat.

“Laksanakan proses dekolonisasi melalui referendum penentuan nasib sendiri sebagai langkah sah untuk menyelesaikan akar konflik di Papua,” tambahnya.

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Ruben Wakla dan Kone Kobak selaku penanggung jawab Badan Pengurus Wilayah KNPB Yahukimo, serta Nifal Enggalim sebagai sekretaris. [*].