Koalisi Masyarakat Minta Kapolda Papua Tengah Copot Kapolres Dogiyai

NABIRE, TOMEI.ID | Koalisi masyarakat Dogiyai di Nabire secara tegas mendesak Polda Papua Tengah untuk mencopot Kapolres Dogiyai, Yocbeth Mince Mayor, menyusul rangkaian konflik berdarah yang terjadi pada 31 Maret hingga 1 April 2026 di wilayah Kamuu, Kabupaten Dogiyai.

Desakan tersebut muncul setelah penanganan kasus penganiayaan terhadap anggota Polres Dogiyai, Juventus Edowai, dinilai tidak profesional dan justru memicu eskalasi kekerasan yang meluas. Koalisi menilai pendekatan aparat cenderung represif, tidak mengedepankan langkah persuasif, serta mengabaikan prosedur hukum yang semestinya.

Akibatnya, konflik berkembang menjadi krisis kemanusiaan dengan jatuhnya korban dari kalangan sipil. Sedikitnya enam orang dilaporkan meninggal dunia, termasuk seorang perempuan lanjut usia yang diduga tertembak di dalam rumahnya, sementara sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka dengan tingkat keparahan yang bervariasi.

Koordinator koalisi, Andrias Gobai, menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan di tingkat Polres dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus menunjukkan lemahnya penegakan hukum terhadap berbagai tindak kriminal yang berulang di Dogiyai.

“Kapolres harus bertanggung jawab. Kami mendesak Kapolda Papua Tengah segera mengambil langkah tegas dengan mencopot Kapolres Dogiyai,” tegasnya.

Selain pencopotan Kapolres, koalisi juga meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama aparat kepolisian untuk turun langsung ke lokasi guna memastikan situasi keamanan benar-benar terkendali dan masyarakat mendapatkan perlindungan yang layak.

Koalisi turut mendesak dilakukan evaluasi total terhadap kinerja personel Polres Dogiyai, termasuk proses hukum terhadap pelaku penembakan terhadap warga sipil. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang transparan, profesional, dan bebas dari intervensi.

Lebih jauh, koalisi meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dua perkara sekaligus, yakni pembunuhan terhadap anggota Polri serta dugaan penembakan terhadap warga sipil, sebagai bentuk keadilan yang berimbang dan tidak diskriminatif.

Di tengah situasi yang masih sensitif, menjelang perayaan Paskah pada 3–7 April 2026, koalisi juga mengingatkan agar tidak dilakukan penambahan pasukan ke wilayah Dogiyai. Langkah tersebut dinilai berpotensi memperkeruh keadaan dan meningkatkan ketegangan di tengah masyarakat.

Koalisi mengajak seluruh pihak, baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil, untuk menahan diri dan menjaga stabilitas demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif selama momentum keagamaan berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan di Nabire pada 2 April 2026 sebagai bentuk tekanan moral sekaligus seruan terbuka kepada aparat penegak hukum agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan konflik di Dogiyai yang terus berulang. [*].