Komarudin Watubun: Otsus Papua Harus Dipahami Secara Utuh, Bukan Sebatas Dana

NABIRE, TOMEI.ID | Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum bersama Forkopimda dan para bupati se-Provinsi Papua Tengah dari delapan kabupaten Kamis (30/10/2025), di Ballroom Nabire.

Forum strategis ini menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan serta mempercepat pembangunan di wilayah berstatus otonomi khusus.

Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun, tampil sebagai pembicara utama. Ia menegaskan pentingnya memahami Otonomi Khusus (Otsus) Papua secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek dana, tetapi juga dari sisi kewenangan, tanggung jawab, dan visi pemberdayaan masyarakat asli Papua.

“Setiap masa pemerintahan memiliki kebijakan untuk Papua. Karena itu, kita harus memandang Papua secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Otsus bukan hanya soal dana, tetapi juga soal kewenangan dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat asli Papua,” ujar Komarudin.

Politikus asal Papua ini mengingatkan bahwa lahirnya kebijakan Otsus bukan sekadar inisiatif pemerintah pusat, tetapi merupakan hasil perjuangan panjang tokoh-tokoh Papua untuk memperoleh pengakuan dan ruang menentukan masa depan sendiri di tanah kelahiran mereka.

Dalam pemaparannya, Komarudin menelusuri sejarah kebijakan otonomi Papua sejak masa Presiden Soekarno hingga pemerintahan saat ini. Ia juga menyoroti hasil revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, termasuk peningkatan alokasi dana Otsus dari 2% menjadi 2,25% Dana Alokasi Umum Nasional, pembentukan DPRK di kabupaten/kota, serta pemekaran empat provinsi baru, salah satunya Provinsi Papua Tengah.

Namun demikian, Komarudin mengingatkan bahwa Otsus perlu terus dievaluasi agar benar-benar menjawab kebutuhan rakyat Papua.

“Peraturan yang baik tidak akan berguna jika tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Evaluasi harus dilakukan agar kebijakan tidak hanya indah di atas kertas,” tegasnya.

Selain aspek regulasi, Komarudin menekankan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) sebagai prioritas utama. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi perubahan yang menentukan arah kemajuan Papua Tengah.

“Kalau kita ingin Papua Tengah maju, maka fokuslah pada pendidikan. Sediakan kesempatan bagi anak-anak kita untuk belajar di universitas terbaik, baik di dalam maupun luar negeri. Pendidikan adalah kunci perubahan,” jelasnya.

Menutup sesi pemaparannya, Komarudin mengajak seluruh elemen baik itu pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat untuk memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi dalam membangun Papua Tengah.

“Hanya dengan persatuan, keterbukaan, dan komunikasi yang baik, kita bisa mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga koordinasi erat dengan pemerintah pusat dan DPR RI, agar implementasi Otsus berjalan sesuai amanat undang-undang dan berorientasi langsung pada kepentingan rakyat Papua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Tengah, para kepala daerah, pimpinan DPR, tokoh agama, dan insan pers, yang bersama-sama menyimak arah kebijakan masa depan pembangunan Papua Tengah dalam kerangka Otonomi Khusus yang berkeadilan. [*].