NABIRE, TOMEI.ID | Konflik berkepanjangan di Papua Tengah terus menjadi perhatian serius karena tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan dampak mendalam terhadap kehidupan masyarakat. Upaya penyelesaian menghadapi tantangan besar, salah satunya terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ketua Panitia Pansus Kemanusiaan Papua Tengah, Yohanes Kemong, menegaskan pentingnya keberadaan komite tersebut untuk merespons krisis kemanusiaan yang terjadi. Namun, ia mengakui adanya kendala besar dalam melahirkan keputusan formal akibat perbedaan pandangan internal di tubuh DPR.
“Meskipun ada upaya, komite kesulitan mengeluarkan keputusan formal karena ketidaksepakatan internal. Situasi ini harus segera diatasi agar penderitaan masyarakat tidak semakin berkepanjangan,” ujar Kemong saat menggelar Dengar Pendapat Umum bersama Pimpinan DPRPT dan Pansus Kemanusian DPR Papua Tengah.
Kemong menyoroti bahwa konflik berkepanjangan telah meninggalkan luka sosial dan ekonomi. Sektor pendidikan, layanan publik, hingga aktivitas ekonomi lokal terganggu meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan. Ia juga menekankan isu ekstraksi sumber daya alam dan relasi masyarakat sebagai aspek krusial yang membutuhkan transparansi dan keterlibatan publik.
Dalam situasi penuh ketidakpastian ini, Kemong menyerukan kolaborasi aktif para pemimpin daerah mulai dari gubernur, bupati, hingga aparat keamanan untuk duduk bersama mencari solusi. Ia mendesak agar komunikasi dengan masyarakat lebih terbuka, terutama terkait rencana pembangunan dan aktivitas eksploitasi sumber daya.
“Tujuannya adalah mencegah penderitaan lebih lanjut sekaligus memastikan masyarakat terlibat dalam setiap pengambilan keputusan,” tegasnya.
Lebih jauh, Kemong menyampaikan rencana untuk membangun komunikasi dengan para pemimpin nasional, termasuk Presiden Prabowo Subianto, guna merumuskan resolusi komprehensif atas konflik di Papua Tengah. Ia berharap momentum menjelang perayaan Natal dapat menjadi titik balik terciptanya suasana damai sekaligus langkah konkret dalam menangani isu-isu kemanusiaan yang mendesak.
Diskusi lanjutan dengan para pemimpin daerah sebagai kunci dalam menyusun strategi perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah. [*].
