KPK Soroti Area Rentan Korupsi, Pemprov Papua Tengah Diminta Perkuat Tata Kelola Dana Otsus

NABIRE, TOMEI.ID | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah memperkuat tata kelola anggaran, termasuk dana Otonomi Khusus (Otsus), untuk menutup celah praktik korupsi dan memastikan anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Maruli Tua Manurung, menyebut perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta hibah dan bantuan sosial (bansos) sebagai tiga sektor yang menjadi perhatian utama dalam pengawasan.

“Kami menekankan pondasi itu sebaik mungkin, seserius mungkin dan juga secermat mungkin,” ujar Maruli.

Ia meminta Gubernur, jajaran pemerintah daerah, dan DPR Papua Tengah lebih cermat dalam setiap tahapan perencanaan hingga penganggaran.

“Perencanaan, penganggaran, PBJ itu betul-betul Gubernur dan jajarannya DPRP betul-betul cermat ya. Baca, memahami, mencermati supaya tidak salah paham,” jelasnya.

Maruli mengatakan pembenahan tidak hanya menyangkut penganggaran, tetapi juga mekanisme perencanaan pembangunan, PBJ, serta pengelolaan hibah. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memitigasi berbagai risiko dalam pelaksanaan anggaran maupun proses legislatif.

“Perencanaan pembangunan, penganggara, terutama memang tadi kami banyak yang berdiskusi terkait dengan pengadaan barang dan jasa, terkait dengan hibah, bahkan juga mekanisme perencanaan supaya berbagai potensi resiko yang bisa berdampak terhadap eksekutif dan legislatif itu bisa dimitigasi,” katanya.

KPK juga meminta hasil pembenahan dituangkan secara rinci dalam berita acara dan dijadikan instrumen pemantauan. Laporan tersebut akan disampaikan Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap bulan.

“Lebih rinciannya menang di berita acara dan itu akan menjadi instrumen pemantauan Gubernur melalui Sekda melapor kepada kami setiap bulan. Dan lebih penting lagi mekanisme tindak lanjutnya BKP akan membantu memperkuat pembenahan tata kelola menjadi kunci karena ini menjadi penentu,” tegasnya.

Menurut Maruli, komitmen pemerintah daerah harus diterjemahkan menjadi langkah operasional melalui koordinasi dan kerja sama konkret dengan BPKP serta pemangku kepentingan lainnya.

“Bagaimana pemerintahan ini komitmen yang ada itu dioperasionalkan melalui koordinasi yang intens bahkan melalui kerjasama yang konkret terutama dengan BPKP dan stakeholder lain yang ada di Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.

Maruli menegaskan pengawasan tidak boleh berhenti pada evaluasi tahunan. KPK menggunakan hasil pemantauan tiga tahun terakhir, yakni 2023, 2024, dan 2025, sebagai bahan untuk melihat area yang masih rentan terhadap korupsi di lingkungan Pemprov Papua Tengah.

“Sehingga KPK punya alat ukur tahun ini tidak dilakukan baru tahun depan dilakukan. Kami sampai belajar dari tiga tahun terakhir 2025, 2024, dan 2023 itu memang Pemprov Papua Tengah masih ada area rentan korupsi. Jadi skala nol sampai 72,99 itu area rentan korupsi,” ungkapnya.

KPK berharap pembenahan tata kelola yang dilakukan mulai tahun ini dapat meningkatkan hasil evaluasi pada tahun berikutnya. Karena itu, pengawasan dan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten.

“Kami harapkan penggunaan tata kelola ini, nanti survei tahun depan ini bisa melompat. Bukan hanya berputar di area rentang korupsi. Memang kita bukan di Jakarta tapi ini akan menjadi tolak ukur sehingga memang harus sama-sama kita kawal,” pintanya.

Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengapresiasi perhatian KPK dan BPK terhadap tata kelola pemerintahan di Papua Tengah. Ia menilai pendampingan tersebut penting bagi provinsi yang masih relatif baru.

“Kita provinsi baru terus kita dikasih kesempatan untuk bagaimana melihat kekurangan-kekurangan seperti apa, terus yang diperbaiki seperti apa. Dan hari saya rasa bersyukur karena ini saat kita maju,” ujar Meki.

Meki menegaskan Pemprov Papua Tengah bersama KPK akan memperkuat langkah pencegahan agar potensi penyimpangan dapat ditekan dan tata kelola pemerintahan terus diperbaiki.

“Dan pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama dengan KPK untuk bagaimana supaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu kita cegah itu perbaiki kedepan,” katanya.

Ia optimistis penguatan integritas menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua Tengah.

“Saya yakin dan percaya Papua Tengah ini akan maju dengan integritas,” pungkasnya. [*].