NABIRE, TOMEI.ID | Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengumumkan pernyataan resmi terkait dugaan pengerahan pasukan militer Indonesia ke Papua.
Berdasarkan informasi jaringan PIS TPNPB di Jayapura, kapal perang KRI Teluk Palu-523 dilaporkan menurunkan ratusan personel keamanan pada Rabu (26/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIT di Pelabuhan Kota Jayapura.
Laporan internal tersebut menyebutkan bahwa pasukan yang mendarat akan didistribusikan menuju sejumlah wilayah operasi militer di Papua. Selain Jayapura, pengiriman personel, logistik, dan kendaraan militer dikabarkan akan diarahkan ke Manokwari, Biak, Sorong, Kaimana, dan Merauke. Pergerakan ini dinilai berkaitan dengan operasi keamanan, agenda strategis pemerintah, serta penguatan pengawasan perbatasan Papua Nugini.
Dari Oksibil, jaringan PIS TPNPB juga melaporkan dugaan penguasaan area perbatasan PNG oleh aparat keamanan Indonesia untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. TPNPB menyebut telah terjadi pergeseran tapal batas yang masuk ke wilayah PNG, meskipun klaim ini belum dapat diverifikasi secara independen.
Menindaklanjuti laporan-laporan tersebut, Markas Pusat Komnas TPNPB menegaskan bahwa 36 Komando Daerah Pertahanan (KODAP) telah disiagakan menghadapi operasi militer yang mereka sebut sebagai bagian dari “wilayah perang” di Tanah Papua.
Dalam pernyataannya, TPNPB turut meminta Ketua DPR RI, Puan Maharani, untuk menetapkan status khusus sebagai langkah membuka jalur evakuasi bagi warga sipil.
TPNPB menilai DPR RI belum memberikan solusi untuk meredam konflik bersenjata yang berkepanjangan, dan justru dianggap memberi ruang bagi peningkatan operasi militer. Mereka juga menyerukan agar warga pendatang meninggalkan wilayah rawan serta mendesak lembaga HAM nasional maupun internasional mengevakuasi warga adat dari hutan guna mencegah jatuhnya korban sipil.
Pernyataan ini ditandatangani oleh jajaran pimpinan TPNPB-OPM: Jenderal Goliat Tabuni (Panglima Tinggi),
Letjen Melkisedek Awom (Wakil Panglima), Mayjen Terianus Satto (Kepala Staf Umum), dan Mayjen Lekagak Telenggen (Komandan Operasi Umum). [*].
