Kunjungan Wapres ke Nabire Dikritik: Seremonial di Tengah Luka HAM Papua Tengah

NABIRE, TOMEI.ID | Kedatangan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Nabire, ibu kota Provinsi Papua Tengah, menuai kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat sipil. Kunjungan tersebut dinilai tidak lebih dari agenda seremonial yang mengabaikan realitas pahit pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang hingga kini belum terselesaikan.

Alih-alih membawa harapan baru bagi penyelesaian konflik, kehadiran orang nomor dua di Indonesia itu justru dianggap mempertebal kesan impunitas. Di tengah situasi masyarakat di Dogiyai, Puncak, dan Intan Jaya yang masih diliputi trauma kekerasan, agenda kunjungan dinilai steril dari komitmen terhadap keadilan dan pemulihan korban.

Pembangunan Fisik vs Luka Batin Masyarakat

Aktivis kemanusiaan menilai pemerintah pusat masih terjebak dalam pendekatan lama: menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai jawaban atas persoalan mendasar di Papua. Padahal, menurut mereka, luka akibat pelanggaran HAM tidak dapat disembuhkan dengan proyek fisik semata.

“Realitas di lapangan menunjukkan adanya jurang yang dalam antara agenda seremonial pemerintah dengan penderitaan nyata masyarakat. Kunjungan ini gagal menjawab dahaga akan keadilan bagi para korban. Pemerintah seolah datang untuk berswafoto di atas tumpukan persoalan yang belum tuntas,” ujar perwakilan masyarakat sipil dalam pernyataan sikapnya, Senin (20/4/2026).

Selain isu HAM, kritik juga diarahkan pada kebijakan investasi yang dinilai semakin masif di Papua Tengah. Pemerintah dianggap lebih memprioritaskan kepentingan korporasi ketimbang perlindungan hak-hak masyarakat adat.

Tanpa jaminan hukum yang kuat, ruang hidup Orang Asli Papua disebut berada dalam ancaman serius. Perampasan lahan, eksploitasi sumber daya, hingga potensi konflik sosial dipandang sebagai konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang tidak berbasis pada persetujuan bebas, didahului, dan diinformasikan (FPIC).

Kelompok masyarakat sipil memperingatkan bahwa pembangunan tanpa dialog jujur hanya akan memperdalam krisis kepercayaan terhadap negara. Kunjungan simbolik dinilai tidak bermakna selama kekerasan dan ketidakadilan masih berlangsung di lapangan.

Desakan Investigasi Independen dan Akuntabilitas Negara

Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua Tengah. Mereka menilai, proses hukum selama ini berjalan lamban, tertutup, dan tidak memberikan kepastian bagi korban maupun keluarga mereka.

Tanpa transparansi dan akuntabilitas, negara dianggap terus memelihara siklus kekerasan yang berulang. Ketiadaan penyelesaian hukum yang adil hanya memperkuat persepsi bahwa hukum tidak berpihak pada korban.

Dominasi pendekatan keamanan dalam penanganan konflik Papua dinilai menjadi salah satu akar persoalan yang belum terselesaikan. Kehadiran aparat bersenjata dalam jumlah besar di wilayah sipil justru menciptakan rasa takut dan tekanan psikologis bagi masyarakat.

Alih-alih meredakan konflik, pendekatan ini disebut memperdalam luka kolektif serta memperlebar jarak antara negara dan rakyat Papua. Situasi ini memperkuat tuntutan agar pemerintah mengubah pendekatan menjadi lebih humanis dan dialogis.

Simbol Politik Tanpa Substansi

Kunjungan pejabat tinggi negara dinilai hanya menjadi simbol politik tanpa keberanian menyentuh persoalan mendasar. Tidak adanya agenda dialog terbuka dengan korban maupun keluarga terdampak memperkuat kesan bahwa negara lebih fokus menjaga citra dibanding menghadirkan keadilan.

Kekecewaan ini semakin terasa di kalangan generasi muda Papua yang kini semakin kritis terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan.

Momentum kunjungan ini, yang berdekatan dengan peringatan 1 Mei 2026, dimaknai sebagai ruang refleksi kolektif bagi rakyat Papua. Masyarakat mendesak negara untuk menghentikan pendekatan keamanan (security approach) dan membuka ruang dialog setara yang bermartabat.

Masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal isu keadilan secara damai dan demokratis. Mereka berkomitmen memastikan bahwa suara dari akar rumput tidak tenggelam di tengah gegap gempita seremoni pejabat negara.

Dalam konteks ini, seruan moral pun menguat: negara harus berani mengakui kesalahan, memulihkan hak korban, dan menempatkan kemanusiaan sebagai fondasi utama kebijakan di Papua. Tanpa itu, setiap kunjungan pejabat hanya akan menjadi catatan simbolik yang jauh dari realitas penderitaan rakyat. [*].