Laporan BOSDA 2025 SMK Petra Nabire Belum Diberikan, PKN RI Minta Kepala Sekolah Klarifikasi

NABIRE, TOMEI.ID | Belum diserahkannya laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2025 yang diminta Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Republik Indonesia (PKN RI) Papua Tengah kepada SMK Petra Nabire menjadi sorotan.

PKN RI Papua Tengah kemudian meminta Kepala Sekolah SMK Petra Nabire untuk hadir dan memberikan klarifikasi terkait laporan penggunaan dana tersebut. Permintaan itu, menurut organisasi tersebut, akan diklarifikasi melalui Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipikor) Polda Papua Tengah.

Ketua PKN RI Papua Tengah, Yecky Degei, mengatakan pihaknya sebelumnya telah melayangkan surat permintaan laporan penggunaan dana BOSDA Tahun Anggaran 2025 kepada pihak sekolah. Namun, hingga saat ini, menurutnya, laporan yang diminta belum diserahkan kepada PKN RI Papua Tengah.

“PKN RI Papua Tengah awalnya sudah melayangkan surat permintaan laporan dana BOSDA TA 2025 sesuai perintah hukum, tetapi belum ada diberikan laporan BOSDA tersebut,” kata Yecky kepada tomei.id di Nabire, Jumat (6/11/2026).

Menurut Yecky, belum diterimanya laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi pihaknya untuk meminta Kepala Sekolah SMK Petra hadir dalam pertemuan guna memberikan penjelasan dan klarifikasi.

“Kami PKN RI Papua Tengah minta agar kepala sekolah mohon hadir dalam pertemuan agar diklarifikasikan laporan tersebut,” ujarnya.

Ia menegaskan, perhatian PKN RI Papua Tengah terhadap laporan penggunaan dana BOSDA tidak hanya tertuju kepada SMK Petra Nabire. Sejumlah sekolah lain di wilayah Papua Tengah juga, menurutnya, telah diminta menyerahkan laporan penggunaan anggaran untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.

“Kami bukan tuntut SMK Petra saja, tetapi beberapa sekolah di Papua Tengah. Dua sekolah sudah memberikan laporan BOSDA kepada kami untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” jelas Yecky.

Selain meminta laporan dari sejumlah satuan pendidikan, Yecky menyebut PKN RI Papua Tengah juga berencana meminta penjelasan dan dokumen terkait penggunaan anggaran dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

“Dalam waktu dekat ini kami juga mengundang beberapa OPD di Papua Tengah untuk meminta laporannya yang seharusnya diketahui masyarakat umum karena menggunakan anggaran negara,” katanya.

Menurut Yecky, keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran publik menjadi bagian penting dalam membangun pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal itu, katanya, juga berlaku terhadap dana pendidikan yang penggunaannya berkaitan langsung dengan pelayanan dan kepentingan peserta didik.

Dana BOSDA yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, menurutnya, perlu dikelola sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui penggunaan anggaran pendidikan, program yang dibiayai, serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana publik sesuai mekanisme keterbukaan informasi dan peraturan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, tomei.id belum memperoleh keterangan atau tanggapan dari Kepala Sekolah SMK Petra Nabire terkait permintaan laporan penggunaan dana BOSDA Tahun Anggaran 2025 dan permintaan klarifikasi yang disampaikan PKN RI Papua Tengah. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak sekolah untuk mendapatkan penjelasan dan keberimbangan informasi. [*]