Mahasiswa dan Warga Pegunungan Bintang Tolak Pendoropan Militer dan Masuknya Investor

OKSIBIL, TOMEI.ID | Mahasiswa dan masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menggelar aksi demonstrasi damai menolak pendoropan militer dan masuknya investor yang dinilai mengancam keselamatan warga sipil serta ruang hidup masyarakat adat, Jumat (23/1/2026).

Aksi tersebut diinisiasi Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pelajar Pegunungan Bintang (PP IMPPTANG) bersama warga lokal sebagai bentuk protes terbuka terhadap kebijakan keamanan dan investasi yang berdampak langsung pada kehidupan sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat.

Dalam keterangan tertulis yang diterima tomei.id di Jayapura, Sabtu (24/1/2026), massa aksi mengusung tema “Hentikan Pendoropan Militer, Evakuasi Pengungsian, dan Hentikan Pengizinan Investor, Segera Melakukan Perda di Kabupaten Pegunungan Bintang.” Tema tersebut mencerminkan keresahan warga atas situasi keamanan yang berkepanjangan serta rencana investasi tanpa persetujuan masyarakat adat.

Massa aksi berkumpul di tiga titik, yakni Jalan Okpol, Kabiding, dan Pasar Baru Oksibil. Demonstrasi dimulai serentak sekitar pukul 07.30 Waktu Papua (WP) dengan orasi di masing-masing titik. Sekitar pukul 09.15 WP, massa bergerak menuju pertigaan Jalan Utama Oksibil, tepat di depan Kantor Bank Papua, sebagai titik sentral aksi.

Penanggung jawab aksi tiba di lokasi sekitar pukul 11.10 WP. Selang 20 menit kemudian, Bupati Pegunungan Bintang bersama pimpinan DPRD setempat menemui massa untuk mendengarkan aspirasi. Aksi berlangsung hingga pukul 12.30 WP dalam pengawalan aparat keamanan.

Koordinator Lapangan aksi, Okbin Kalakmabin, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan gerakan murni mahasiswa dan masyarakat Pegunungan Bintang tanpa kepentingan politik tertentu, serta berorientasi pada kepentingan publik dan kemanusiaan.

“Kami tidak ingin aspirasi ini hanya diterima secara simbolik. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan nyata melalui kebijakan dan tindakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, sesuai amanat konstitusi dan hukum yang berlaku,” tegas Okbin.

Okbin Kalakmabin menambahkan, apabila tuntutan mahasiswa tidak ditindaklanjuti, pihaknya siap melakukan konsolidasi lanjutan dan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Kabupaten Pegunungan Bintang secara terorganisir dan melibatkan elemen mahasiswa daerah.

Selain menolak militerisasi, mahasiswa juga mendesak pemerintah segera mengevaluasi kondisi pengungsi di Distrik Oksop dan Kiwirok yang hingga kini masih hidup dalam keterbatasan. Mereka meminta pengungsi dipulangkan ke kampung halaman secara aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Sekitar pukul 13.30 WP, mahasiswa membacakan pernyataan sikap dan menyerahkannya secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang. Dokumen tersebut diterima langsung oleh Bupati dan pimpinan DPRD setempat.

IMPPTANG menilai konflik bersenjata antara TPNPB-OPM dan aparat keamanan (TNI–Polri) sejak 2021 hingga 2025 telah menimbulkan dampak serius bagi warga sipil. Pendoropan militer atas nama stabilitas keamanan justru dinilai memperluas trauma, memperpanjang pengungsian, serta melumpuhkan aktivitas masyarakat.

Mahasiswa juga menyoroti rencana pembangunan pos-pos militer dan masuknya investor, khususnya di sektor pertambangan, yang dianggap tidak partisipatif dan berpotensi merusak lingkungan serta ruang hidup masyarakat adat. Kondisi ini disebut turut memicu meningkatnya persoalan sosial seperti minuman keras, perjudian, dan penyakit sosial di Oksibil.

Dalam pernyataan sikapnya, IMPPTANG menyampaikan tuntutan agar pemerintah segera menghentikan pendoropan militer organik dan non-organik serta menarik seluruh pasukan militer dari wilayah Pegunungan Bintang. Mahasiswa juga mendesak pemerintah menghentikan dan mencabut seluruh izin investasi dan pertambangan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat.

Selain itu, IMPPTANG meminta pemerintah segera mengevakuasi dan memulangkan pengungsi di Distrik Oksop dan Kiwirok secara aman dan bermartabat. Mereka juga menuntut jaminan pendidikan dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, termasuk pengaktifan kembali sekolah-sekolah di wilayah konflik yang selama ini terdampak situasi keamanan.

Mahasiswa turut mendesak penertiban peredaran minuman keras dan berbagai penyakit sosial, perlindungan ruang hidup serta sumber daya alam masyarakat lokal, penghentian kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak pada rakyat, serta penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas ilegal yang dinilai merusak generasi muda Pegunungan Bintang.

Mahasiswa menegaskan akan terus melakukan tekanan politik secara terbuka apabila tuntutan tersebut diabaikan. Hingga aksi berakhir, demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan setempat resmi. [*].