Mahasiswa Dogiyai di Jayapura Gelar Mimbar Bebas, Desak Negara Usut Penembakan 9 Warga Sipil

JAYAPURA, TOMEI.ID | Sejumlah mahasiswa asal Dogiyai menggelar aksi mimbar bebas di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (11/5/2026). Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian itu menjadi sorotan publik karena mengangkat isu dugaan pelanggaran HAM dalam rangkaian konflik berdarah di Kabupaten Dogiyai.

Sejak pagi hari, aparat telah disiagakan di sejumlah titik strategis di Kota Jayapura, mulai dari kawasan Perumnas 1 dan Perumnas 3 Waena, Uncen Bawah, hingga lokasi utama aksi di Lingkaran Abepura. Kehadiran aparat dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya massa dan menjaga situasi keamanan selama demonstrasi berlangsung.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyoroti peristiwa berdarah yang terjadi di Moanemani, Kabupaten Dogiyai, sejak 29 Maret hingga 1 April 2026. Mereka menilai tindakan aparat pasca tewasnya seorang anggota polisi berinisial JE akibat penikaman oleh orang tak dikenal (OTK) telah berujung pada penembakan brutal terhadap warga sipil.

Mahasiswa menyebut sedikitnya delapan warga sipil menjadi korban penembakan, termasuk lansia, remaja, hingga pelajar yang dinilai tidak memiliki keterlibatan dalam insiden penikaman tersebut.

Melalui mimbar bebas, massa aksi mendesak negara dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Dogiyai. Mereka juga menuntut proses hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat.

“Tidak ada keadilan di atas tanah ini,” teriak salah satu mahasiswa dalam orasinya.

Salah satu mahasiswi berinisial YB secara terbuka mengkritik tindakan aparat keamanan yang dinilai salah sasaran dalam operasi penindakan di Dogiyai.

“Aparat sebenarnya salah sasaran, kok warga biasa yang sebenarnya bukan pelaku penikaman mereka tembak. Saya tidak kuliah di hukum, tapi saya tahu tugas aparat seharusnya melindungi dan mengayomi, tetapi realitasnya mereka jadi aktor pembunuh,” kata YB dalam orasinya.

Ia juga menyinggung konflik bersenjata di Papua yang menurutnya tidak seharusnya menyeret masyarakat sipil sebagai korban.

“Lawan aparat Indonesia itu sebenarnya TPNPB-OPM, bukan warga sipil. Pantas saja aparat buta karena profesi ijazah SMA, hingga kemarin hari Minggu (10/5), hari Tuhan, mereka tembak satu lagi di Dogiyai,” tambahnya.

Lebih lanjut, YB menilai negara telah gagal menjalankan amanat konstitusi dan aturan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap rakyat sipil.

“Ini artinya negara gagal dan keliru terhadap peraturan tugas dan undang-undang sendiri,” lantangnya.

Selain berorasi, para peserta aksi juga membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan dan kecaman terhadap kekerasan di Dogiyai. Salah satu spanduk bertuliskan:

“Dogiyai Darurat HAM. Segera usut dan tuntaskan pelanggaran HAM berat serta adili pelaku pembunuhan polisi Jupentus Edowai dan penembakan warga sipil serta korban luka-luka di Dogiyai dan Papua pada umumnya.”

Spanduk lainnya berbunyi: “Segera usut dan tuntaskan pelaku penembakan delapan warga sipil di Dogiyai.”

Hingga pukul 10.30 WIT, aksi masih berlangsung dengan situasi yang terpantau aman meski mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. [*].