Mahasiswa Dogiyai Tolak Pemekaran Mapia Raya dan Desak Hentikan Operasi Militer di Papua

JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Dogiyai yang tergabung dalam Tim Peduli Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia Dogiyai menyatakan sikap politik atas berbagai persoalan struktural di tanah kelahiran mereka di wilayah Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah.

Dalam konferensi pers terbuka di halaman Asrama Dogiyai, Ekspo, Distrik Heram, Kota Jayapura, Sabtu (24/5/2025), mereka menyampaikan delapan poin tuntutan yang menolak rencana pemekaran Kabupaten Mapia Raya dan mendesak dihentikannya operasi militer di Tanah Papua.

Dalam pernyataan mereka, mahasiswa menyebut pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya sebagai agenda politik elitis yang tidak mewakili kehendak rakyat akar rumput.

“Kami, mahasiswa Dogiyai se-Jayapura, dengan tegas menolak elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia untuk mendorong pemekaran Mapia Raya,” tegas mereka dalam pernyataan resmi.

Menurut mereka, pemekaran bukan solusi atas krisis struktural seperti kemiskinan, pengangguran, dan keterbatasan akses pendidikan serta layanan kesehatan di Dogiyai. Mereka meminta pemerintah pusat segera menghentikan segala bentuk pembahasan dan legislasi terkait DOB Mapia Raya.

Mahasiswa juga melontarkan mosi tidak percaya terhadap Matias Butu, yang dianggap sebagai tokoh utama di balik agenda pemekaran secara sepihak.

“Kami menyatakan mosi tidak percaya terhadap Matias Butu dan kelompoknya karena tidak merepresentasikan suara rakyat Dogiyai,” ujar salah satu perwakilan.

Mereka mengancam akan memblokade Jalan Trans Nabire–Dogiyai di wilayah Mapia sebagai bentuk tekanan politik jika tuntutan mereka tidak direspons.

“Ini bukan ancaman kosong. Jika negara memilih untuk tuli terhadap suara rakyat, maka kami akan turun ke jalan dan menutup akses,” tegas Meli Tagi, juru bicara aksi.

Mereka juga menuntut agar semua dokumen perencanaan pemekaran diuji secara ilmiah, terbuka, dan partisipatif dengan melibatkan tokoh adat, perempuan, gereja, dan masyarakat kampung.

Desak Hentikan Militerisasi dan Eksploitasi Alam
Mahasiswa mengecam keberadaan operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di Papua. Mereka menilai militerisasi hanya memperburuk ketakutan, trauma, serta kerusakan sosial di wilayah adat.

“Segera hentikan operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Tanah Papua,” tulis mereka dalam salah satu tuntutan.

Keberadaan aparat bersenjata, lanjut mereka, menjadi penghalang utama bagi terciptanya ruang damai dan pembangunan yang adil serta berdaulat secara ekologis dan kultural.

Berikut adalah Delapan Tuntutan Mahasiswa Dogiyai se-Jayapura: 1. Menolak elit politik lokal yang mengatasnamakan rakyat Mapia dalam mendorong pemekaran Kabupaten Mapia Raya; 2. Mendesak pembatalan rencana DOB Mapia Raya karena tidak menjawab akar persoalan masyarakat; 3. Menyatakan mosi tidak percaya terhadap Matias Butu dan kelompoknya;

4 Mengancam aksi blokade Jalan Trans Nabire–Dogiyai jika aspirasi diabaikan; 5. Menuntut uji akademik terbuka terhadap dokumen pemekaran dengan partisipasi masyarakat adat; 6. Meminta Gubernur Papua Tengah, Mekhi Nawipa, menghentikan seluruh agenda pemekaran; 7. Menuntut penghentian operasi militer dan eksploitasi sumber daya alam di seluruh Papua 8. Mendesak penarikan seluruh kekuatan militer dari wilayah Dogiyai dan Papua secara umum.

Pernyataan sikap ini mencerminkan kesadaran politik baru di kalangan mahasiswa Papua yang dinilai semakin kritis dan berani melawan arus.

“Kami menolak narasi pembangunan yang tidak berpihak pada rakyat kecil dan justru memfasilitasi eksploitasi dan kekerasan,” ujar mereka menutup pernyataan. [*]