JAYAPURA, TOMEI.ID | Mahasiswa asal Kabupaten Lanny Jaya yang menempuh studi di Jayapura menyerukan penarikan militer organik dan anorganik dari distrik Melaga Neri dan Kuyawagi, menyusul operasi militer yang memicu pengungsian ribuan warga sipil.
Aksi seruan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Rabu (8/10/2025) oleh Badan Pengurus Asrama Mahasiswa Lanny Jaya.
Ketua Asrama, Ass Wanimbo, menjelaskan kronologi serangan. Pada Minggu, 5 Oktober 2025, sekitar pukul 05.30 WIT, militer melakukan operasi udara menggunakan dua helikopter, menembakkan serangan hingga mengenai pemukiman warga sipil. Akibatnya, masyarakat terdampak mengalami trauma dan ribuan warga mengungsi hingga kini belum kembali ke rumah masing-masing.
“Pengiriman militer ini menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Sebagai mahasiswa, kami bertindak sebagai Agen Perubahan atau Agen Kontrol Sosial untuk menyuarakan aspirasi rakyat dan menuntut perlindungan hak sipil,” tegas Ass Wanimbo.
Dalam pernyataan resmi, mahasiswa Lanny Jaya menyampaikan lima tuntutan: menarik seluruh militer dari Melaga Neri dan Kuyawagi, menghentikan pengiriman militer ke seluruh Papua, mengevakuasi warga pengungsian, menghentikan kekerasan militer terhadap warga sipil, serta membuat regulasi daerah terkait pendropan militer.
Mahasiswa menekankan bahwa keberadaan militer yang agresif di wilayah sipil bukan hanya menimbulkan trauma psikologis, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi sehari-hari. Mereka menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan harus ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Ass Wanimbo menambahkan, suara mahasiswa merupakan representasi dari masyarakat terdampak yang selama ini kurang terdengar.
“Kami hadir untuk memastikan hak warga sipil dilindungi dan setiap bentuk kekerasan militer mendapat pertanggungjawaban hukum. Jika pemerintah tidak segera menindaklanjuti, krisis kemanusiaan ini akan terus memburuk,” ujarnya.
Konferensi pers ini menjadi media bagi mahasiswa untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang terdampak, menekankan perlunya penegakan hukum, keselamatan warga sipil, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di tanah Papua. [*].
