Mahasiswa Paniai di Gorontalo Tolak DOB, Tambang dan Militerisasi: “Tanah Adat Bukan Ruang Eksploitasi”

GORONTALO, TOMEI.ID | Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia Kota Studi Gorontalo menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB), aktivitas pertambangan, serta pembangunan pos militer di atas tanah adat masyarakat Paniai, Papua Tengah.

Penolakan tersebut disampaikan dalam mimbar bebas dan jumpa pers mahasiswa yang berlangsung di Jalan Angiyo, Kode Pos 2137, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Rabu (27/5/2026) malam.

Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi gerakan mahasiswa Paniai Se-Indonesia yang sebelumnya telah melakukan demonstrasi jilid I pada Juni 2025 dan jilid II pada Januari 2026.

Dalam aksi sebelumnya, mahasiswa bersama DPRD Kabupaten Paniai sempat menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, termasuk ke Kementerian Dalam Negeri terkait penolakan DOB, Kementerian ESDM terkait pencabutan izin pertambangan, serta Kementerian Pertahanan terkait penguasaan tanah adat oleh aparat militer.

Penanggung Jawab Solidaritas Mahasiswa Paniai Badan Pengurus Paniai (BP), Nato Tobay, menegaskan bahwa mahasiswa dan masyarakat adat Paniai memiliki hak penuh mempertahankan tanah leluhur dari berbagai kepentingan politik, investasi, dan militerisasi yang dinilai mengancam masa depan rakyat Papua.

“Kami menolak segala bentuk pemekaran DOB, aktivitas pertambangan, dan pembangunan pos militer di atas tanah adat masyarakat Paniai. Tanah adat bukan objek bisnis politik, investasi, maupun kepentingan militer yang mengorbankan rakyat kecil,” tegas Tobay dalam keterangan yang diterima tomei.id di Nabire, Jumat (29/5/2026).

Menurut Tobay, berbagai kebijakan yang berkaitan dengan DOB, investasi pertambangan, dan pembangunan pos militer selama ini dinilai tidak melibatkan persetujuan masyarakat adat secara menyeluruh.

Kondisi tersebut dikhawatirkan memperbesar konflik sosial, mempercepat eksploitasi sumber daya alam (SDA), serta mempersempit ruang hidup masyarakat adat di wilayah Paniai.

Mahasiswa juga menilai sejumlah rencana pemekaran daerah di Paniai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain dinilai belum memenuhi syarat administratif dan kewilayahan, pemekaran tersebut dianggap berpotensi memecah persatuan masyarakat adat serta membuka ruang kepentingan politik elite di Tanah Papua.

Selain menolak DOB, mahasiswa mendesak pemerintah pusat segera mencabut sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang beroperasi di Papua, di antaranya PT Freeport Indonesia, PT Irja Eastern Mineral, PT Nabire Bhakti Mining, PT Kotabara Mitratama, dan PT Benliz Pasific.

Aktivitas pertambangan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Tanah adat masyarakat Paniai tidak boleh dijadikan ruang eksploitasi atas nama pembangunan. Kami melihat ada kepentingan investasi dan kekuasaan yang mengancam masa depan masyarakat adat Papua serta merusak hutan, sungai, dan sumber kehidupan rakyat,” ujar Tobay dengan nada tegas.

Mahasiswa turut menyoroti pembangunan pos militer dan rencana pembentukan Kodim di Distrik Bibida dan Distrik Komopa yang dinilai semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat.

Mereka meminta pemerintah segera mengembalikan tanah adat yang telah digunakan untuk pembangunan fasilitas militer serta menghentikan pendekatan keamanan yang dinilai memperburuk situasi sosial masyarakat Papua.

Selain itu, Solidaritas Mahasiswa Paniai Se-Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan kewenangan terkait penerbitan izin pertambangan tanpa persetujuan masyarakat adat.

Mahasiswa Gorontalo menilai praktik penerbitan izin tambang secara sepihak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Papua.

Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah seruan politik dan sosial, mulai dari penolakan terhadap praktik dinasti politik, kapitalisme, hingga kolonialisme yang dinilai terus memperburuk kondisi masyarakat Papua.

Gerakan mahasiswa disebut sebagai bentuk perjuangan moral untuk mempertahankan hak hidup masyarakat adat serta masa depan generasi Papua.

“Kami akan terus membawa aspirasi rakyat Paniai ke berbagai kota studi di Indonesia sampai pemerintah benar-benar mendengar suara masyarakat adat Papua dan membuka ruang dialog yang adil serta bermartabat,” kata Tobay.

Aksi mimbar bebas dan jumpa pers berlangsung dalam suasana tertib dan damai dengan dihadiri mahasiswa asal Paniai, aktivis solidaritas Papua, serta sejumlah perwakilan organisasi mahasiswa di Gorontalo.

“Kami berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pihak terkait segera membuka ruang penyelesaian yang berpihak pada hak-hak masyarakat adat Papua,” pungkasnya. [*].